TANJUNG SELOR – Program peningkatan keterampilan tenaga kerja atau vocational skills menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Menurut Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, program ini penting sebagai upaya terbaik untuk menyikapi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Utamanya, dalam menciptakan pekerja dan wirausahawan yang tangguh, serta dapat mengantisipasi terus bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Info Grafis
“Pelatihan, seperti program pemagangan dalam negeri yang digelar Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) bekerjasama dengan Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja) ini, sedianya dapat lebih menekankan pada pembentukan keterampilan atau praktik yang kelak menjadi dasar keterampilan dalam berwirausaha,” tutur Irianto.
Diungkapkan Gubernur, permasalahan yang dihadapi Kaltara saat ini, salah satunya adalah ketersediaan lapangan kerja dan masih tingginya angkatan kerja yang belum tertampung. Di mana salah satu penyebabnya adalah, masih minimnya keterampilan yang dimiliki para calon tenaga kerja di Kaltara. “Dari itu, pembangunan ketenagakerjaan di Kaltara ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran,” ungkapnya.
Gubernur mengatakan, faktor lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja ini memiliki hubungan yang signifikan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
“Ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja akan berakibat pada terjadinya pengangguran yang pada giliran selanjutnya akan membawa dampak pada pembangunan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang semakin tidak menentu,” jelas Gubernur.
Dipastikan Irianto, Pemprov Kaltara akan selalu berupaya agar dapat lebih banyak melakukan program kegiatan untuk peningkatan kemampuan bekerja bagi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar atau tenaga kerja asing.
“Kami berharap, kedepan dengan banyaknya investasi yang masuk di Kaltara dapat menggunakan tenaga kerja terlatih yang berasal dari tanah Benuanta,” ulasnya.
Di tempat terpisah, Kepala Disnaker Provinsi Kaltara Armin Mustafa mengatakan, jumlah pengangguran terus mengalami penurunan. Seperti pada 2017, jumlah penganggur tercatat sebanyak 18.315 orang dan menurun pada 2018 menjadi 17.797 orang. Dalam kurun waktu tersebut terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 518 orang atau terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.32 persen dari 2017 (5.54 persen) dan menurun pada 2018 (5.22 persen).
Lalu, dari 323,4 ribu orang yang bekerja pada Agustus 2018, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh atau karyawan yaitu sebanyak 174,6 ribu orang (53,98 persen), diikuti berusaha sendiri sebanyak 63,8 ribu orang (19,73 persen), pekerja keluarga atau tidak dibayar sebanyak 30,4 ribu orang (9,39 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 27,5 ribu (8,51 persen). Sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebanyak 7,0 ribu orang (2,17 persen).
“Dalam menopang upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Kaltara ini, Disnaker mengacu pada UU No. 13/2013 tentang ketenagakerjaan. Disini, kami juga mendorong terbangunnya kerja sama antara Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dengan dunia usaha. Dengan tujuan utama, menciptakan tenaga kerja profesional, berkualitas, terlatih dan berpengalaman,” tutupnya. (humas)
