Asisten II Buka Lokakarya dan Pelatihan Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat

Senin, Oktober 22nd 2018. | Malinau

Malinau, MK – Asisten Perekonomian dan pembangunan Dr. Ernes Silvanus, S. Pi, MM, mewakili Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M. Si membuka secara resmi kegiatan “Lokakarya dan Pelatihan Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat Anggota Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA)” Senin, (22/10) bertempat Ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.

Dalam sambutan tertulis Bupati Malinau Yansen TP dibacakan Asisten Perekinomian dan Pembangunan Ernes Silvanus mengungkapkan.

“Selaku kepala daerah kabupaten malinau menyambut baik atas terselenggaranya lokarkarya serta memberikan apresiasi atas kerjasama Fomma, WWF Indonesia, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau lokakarya dan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi seluruh anggota Bpuma untuk secara bersama-sama memahami kebijakan dan implementasi terkait dengan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya, serta proses registrasi dan verifikasi wilayah adat sebagai dasar rekomendasi Bpuma kepada Bupati untuk penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat.”

lebih lanjut dijelaskannya Kabupaten Malinau telah mengeluarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kabupaten malinau. Perda ini menjadi payung hukum dalam menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya, memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat adat di kabupaten malinau, serta memberikan kepastian hukum adanya perlindungan terhadap hak-masyarakat adat dikabupaten malinau dalam penyelenggaran  pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

“Saya mengharapkan kepada seluruh peserta workshop agar benar-benar mengikuti dan menyerap informasi yang diperoleh, sehingga apa yang kita kerjakan untuk masyarakat malinau senantiasi mendatangkan kebaikan,” pungkasnya. (Hms)

tags: ,

Related For Asisten II Buka Lokakarya dan Pelatihan Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat