Menpan RB Tjahjo Kumolo.
Pemerintah akan menyerap aparatur sipil negara (ASN) Kalimantan Timur untuk bekerja pada kementerian atau lembaga di ibu kota baru. Ini dilakukan apabila pemerintah kekurangan ASN pada kementerian atau lembaga yang dipindahkan ke lokasi ibu kota baru.
“Kurangnya bisa diambilkan dari ASN baru dan ambil ASN yang ada di Kaltim,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Tjahjo menuturkan pemerintah memang berencana memindahkan sekitar 118 ribu ASN ke ibu kota baru. Namun, kata dia, sekitar 16 hingga 17 persen di antaranya akan pensiun pada 2023-2024. Tjahjo memprediksi tak semua bersedia dipindahtugaskan.
Guna menambal kebutuhan kata dia, ASN lokal bakal diberdayakan. Namun, akan lebih dulu diuji sesuai kompetensinya masing-masing. Pola ini dilakukan guna menunjang kinerja kementerian atau lembaga di ibu kota baru nantinya.
Tjahjo menambahkan nantinya masing-masing kementerian atau lembaga juga akan mengevaluasi kembali jumlah ASN yang menolak untuk pindah ke ibu kota baru. Menurut dia, alasan ASN menolak juga perlu ditinjau lebih lanjut.
“Misalnya, istrinya kerja enggak, kerja di mana. Kan banyak yang suami atau istri di pusat, istri atau suaminya kerja di daerah atau swasta. Kan ini harus dicek,” tuturnya.
Menurut Tjahjo, ASN sejatinya harus siap dipindah ke manapun. Namun demikian, kondisi terkait keluarga ASN juga perlu diperhatikan.
“Jangan sampai dia nanti terpaksa pindah, tapi tidak konsentrasi kerja, kan repot. Ini smart government, smart city ya. Ibu kota baru, jadi smart ASN,” tuturnya.
Tjahjo mengaku belum memiliki solusi bagi ASN yang menolak pindah ke ibu kota baru, apakah harus pensiun dini atau dipindah tugas. Ia menyerahkan ke masing-masing kementerian dan lembaga terkait.
“Ini belum, kami akan serahkan kepada kementerian atau lembaga. Mereka yang tahu kondisinya,” jelas Tjahjo. (medcom)
