Banyak Usaha Diambil Alih, Perusda “Serbu” Pemkot Tarakan

by Setiadi
Dirut Perusda Tarakan TIgor Nainggolan bersama 60 karyawannya kala mendengar penjelasan dari Asisten II Jamaluddin.

Dirut Perusda Tarakan TIgor Nainggolan bersama 60 karyawannya kala mendengar penjelasan dari Asisten II Jamaluddin.

DITARIKNYA beberapa hak pengelolaan usaha dari tangan Perusda ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tampaknya membuat perusahaan semi swasta ini “galau”. Bahkan, Direktur Utama Perusda Kota Tarakan Tigor Nainggolan beserta 60 karyawannya mendatangi kantor walikota, Selasa (09/02).

Parahnya, semua karyawan itu termasuk jajaran direksi terancam tak bisa mendapat gaji Februari ini.

“Kita datang kesini hanya silatuhrahmi dan menyampaikan keluhan-keluhan karyawan kita. Ini perlu kami sampaikan karena yang punya Perusda adalah pemerintah kota. Kita terancam bulan depan tidak gajian,” ujar Tigor Nainggolan kepada Metro Kaltara.

Ia menjelaskan selama ini usaha yang dikelola Perusda diambil alih oleh SKPD, namun tidak dengan karyawannya secara menyeluruh. “Jadi yang diambil hanya bagian lapangan saja. Misalnya Dinas Perhubungan yang hanya mengambil orang-orang lapangan parkir maupun pengelola Pelabuhan Tengkayu tapi tidak di bagian adimintrasi kantor induk Perusda diambil alih. Tercatat ada sekitar 60 karyawan pusat yang belum diambil. Untuk bulan februari tidak ada lagi gaji karena tidak ada pendapatan,” bebernya.

Meskipun, ada pemasukan tapi tidak sebanding dengan pengeluaran operasional. Misalkan, yang dikelola Perusda saat ini adalah kolam renang dan gedung Wisma Patra, kemudian karyawannya disana tetap gajian. “Tidak bisa seperti itu, tidak bisa dipisah-pisah. Untuk semua gaji karyawan kurang lebih 200 juta sebulan,” ucapnya.

“Kalau gaji saya dan direksi lain terancam tidak apa-apa, tapi 60 karyawan itu yang kita utamakan,” imbuhnya.

Sementara itu Pemkot Tarakan melalui Asisiten II Jamaluddin mengungkapkan kebijakan mengambil alih sejumlah usaha yang dikelola Perusda saat ini muaranya demi perbaikan pelayanan masyarakat maupun perbaikan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

“Terkait pegawai pusat yang dikatakan tidak jelas, akan dicarikan solusinya karena saat pertemuan dengan pak Walikota gak sempat dibicarakan. Yang dibicarakan hanya Tengkayu dan parkir,” tuturnya. (aras/sti)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.