Berpolitik Santun, Bijak Bermedia Sosial

Kamis, Mei 16th 2019. | Artikel

Oleh: Rahman Putrayani, SS. MM

Dewasa ini masyarakat kita di dengungkan dengan retorika politik yang semakin kurang santun dan terkesan kurang beretika. Rakyat telah menjadi cerdas dalam berdemokrasi, namun sayang sering disuguhkan komunikasi dan informasi politik yang kurang sehat, sehingga rentan menciptakan kegaduhan.

Mari kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman yang baik tentang kepemimpinan dan proses pemilihannya dalam hidup bernegara. Kita boleh memiliki jagoan yang kita andalkan, namun jangan menjadikan kita mudah menghina orang lain sehingga dapat memutus tali silahturahmi dan persatuan. Esensi dari perlombaan itu adalah kebersamaan, pengakuan dan penghargaan walau bukan jagoan kita yang menjadi pemenangnya.

Saat ini banyak orang membangun opini publik melalui media sosial ataupun media cetak dan elektronik yang tujuannya adalah agar publik mengikuti kehendak politik mereka. Peran media sangat besar sebagai alat komunikasi dan informasi politik ke publik, oleh karenannya kita harus menghindari penyalahgunaan media sosial (social media abuse).

Undang – undang telah mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat karena setiap warga negara berhak berpendapat, namun ingatlah bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Hal ini juga erat kaitannya dengan proses demokrasi di negeri kita saat ini, khususnya di Kaltara. Sejumlah pihak bahkan telah menggaungkan hastag ganti kepala negara atau ganti kepala daerah. Hal ini sah-sah saja karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat warga negara, asal jangan sampai merujuk kepada kampanye hitam (black campaign).

Gerakan #ganti ini sesungguhnya merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meraup dukungan penuh para pemilih. Gerakan ini bisa menjadi black campaign jika dalam tagar itu memuat hal -hal yang dilarang dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Khususnya dalam pasal 280 ayat (1) yang berkaitan dengan larangan berkampanye pada point 1-10. Ada tiga hal utama yang bisa menjadikan tagar ini sebagai kampanye hitam yaitu;

1. Menyebarkan kejelekan atau keburukan seorang politikus, dengan cara memunculkan cerita buruk dimasa lalunya, menceritakan kasus hukum yang sedang dihadapinya, menyebarkan cerita bohong atau fitnah dan lainnya.

2. Untuk menguatkan cerita tersebut biasanya pelaku akan menyertakan bukti foto. Foto tersebut bisa saja benar tapi tidak terkait langsung dengan permasalahan, namun si pelaku berharap asumsi masyarakat terbentuk atau bisa saja foto tidak asli dan direkayasa dengan komputer.

3. Yang lebih hebat lagi adalah apabila dimunculkan saksi hidup yang bercerita perihal keburukan atau kejahatan politikus dimasa lalu.

Kesimpulannya adalah gerakan ini sah saja karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat setiap orang, namun gerakan ini bisa menjadi kampanye hitam bila memperluas isu hingga memenuhi unsur yang dilarang dalam pasal 280 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu menjelekan atau menyerang salah satu kandidat yang berujung pada pembunuhan karakter, cenderung fitnah dan kebohongan tanpa bukti yang kuat. Hal ini juga bergantung pada media karena media sangat berpengaruh terhadap sudut pandang khalayak umum melalui informasi yang disajikan tentang tagar tersebut.

Mari kita menjadi masyarakat yang cerdas dengan tidak mudah terprovokasi oleh isu -isu yang dapat memecah belah persaudaraan dan persatuan kita untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita hargai mekanisme yang ada agar tetap kondusif, aman dan damai dalam membangun bangsa dan daerah tercinta. ***

tags: ,

Related For Berpolitik Santun, Bijak Bermedia Sosial