Diproyeksi Menembus Perbatasan Negara

Friday, February 8th 2019. | Advertorial, Kaltara, Tanjung Selor

TANJUNG SELOR, MK – Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Utara (Kaltara) 2017 – 2037, memfasilitasi rencana pembangunan jaringan jalur kereta api hingga ke wilayah perbatasan. Demikian dikonfirmasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna, melalui Kepala Bidang Tata Ruang, Panji Agung.

Pembangunan jaringan transportasi perkeretaapian meliputi jaringan jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api.

“Dengan terteranya masterplan pembangunan jaringan kereta api di RTRW, kita memiliki dasar kuat untuk menawarkannya kepada pemerintah pusat. Karena anggaran untuk membangun dari APBN,” kata Panji saat dikonfirmasi, kamis (7/2).

“Kalau sekarang kan  pusat fokus di pinggir dulu, dari Tanjung Selor ke Tanah Kuning (Bulungan). Itu pun belum pasti bisa selesai dalam sepuluh tahun ke depan. Tapi setidaknya itu bukti kalau kita memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkannya,” lanjut Panji.

Jaringan jalur kereta api terbagi dalam kategori umum dan khusus. Untuk umum, dikategorikan dalam jaringan kereta api nasional dan jaringan kereta api provinsi.

“Kalau yang nasional, menyambungkan ke Tanjung Redeb di Kaltim (Kalimantan Timur). Untuk yang di provinsi, ada sepuluh jalur yang saling terhubung,” ujar Panji.

Mengenai kondisi geografi beberapa titik yang cenderung sulit dilalui jalur kereta api, Panji tidak menampik hal tersebut. Ia meyakini persoalan hambatan teknis akan memiliki solusi seiring berjalannya waktu.

“Kalau banyak yang bilang ini khayalan, ya untuk sekarang memang khayalan. Tapi kita perlu khayalan untuk memulai pembangunan dan kemajuan daerah dalam jangka waktu panjang. Terbukti, dulu KIPI ini dinilai khayalan saja, tapi nyatanya saat ini sudah terbukti bisa dilaksanakan,” jelas Panji.

Berbicara kemungkinan perubahan masterplan pembangunan, Panji mengatakan, hal tersebut sudah memiliki prosedur yang diatur undang-undang. Di mana RTRW bisa dilakukan peninjauan kembali (PK) dalam kurun waktu setiap lima tahun.

“Peninjauan kembali (PK) diatur Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Di mana kajian PK dimungkinkan ketika terdapat perubahan kondisi daerah di atas 20 persen. Baik karena kondisi aktual di lapangan dan kebijakan strategis nasional,” terang Panji.

“Tapi kalau perbedaan kondisi ini 20 persen saja atau di bawahnya, RTRW ini akan lanjut terus hingga 2037. Jadi kita bisa perjuangkan terus soal kereta api ini dan berbagai macam pembangunan di sektor lainnya,” tambah Panji melanjutkan.

Terpisah, Rektor Universitas Kaltara (Unikaltar), Abdul Jabarsyah menilai, masterplan pembangunan jaringan kereta api hingga perbatasan bisa mendukung konektivitas daerah yang selama ini terisolir atau sulit terjangkau. Ketika benar-benar terwujud, jaringan kereta api memiliki multiefek pada semua sektor ekonomi sesuai potensi masing-masing daerah.

“Tentu rencana pembangunan jaringan kereta api sampai perbatasan, mempercepat multimoda transportasi di Kaltara,” ujar Jabarsyah.

“Masalah seperti kesulitan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tingginya harga tiket transportasi dan sulitnya akses layanan sosial dasar yang selama ini ada, pasti bisa terjawab. Karena untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain itu tidak susah. Biaya distribusi yang jadi sebab tingginya harga kebutuhan juga bisa terurai,” tambah Jabarsyah.

Kendati demikian, Jabarsyah menggarisbawahi, upaya mencapai konektivitas daerah membutuhkan kerja keras dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa sekadar mengandalkan suntikan dana meskipun dari APBN. Terlebih, provinsi yang memiliki wilayah perbatasan bukan hanya di Kaltara.

“Yang pasti, saya nilai rencana sebesar ini butuh investor untuk masalah dana. Karena sangat tidak mungkin kalau dari anggaran yang masuk saja. Itu harus disiasati bersama, bagaimana mengemas rencana besar ini bisa memiliki nilai jual di mata investor,” tutup Jabarsyah.(MK*)

tags: ,

Related For Diproyeksi Menembus Perbatasan Negara