DPRD Kaltara Gelar Pra Fasilitasi Raperda

Wednesday, March 6th 2019. | Parlementaria, Tanjung Selor, Tarakan

TARAKAN, MK – Menindaklanjuti hasil dari rapat paripurna I dengan agenda Persetujuan bersama Gubernur dan DPRD Prov. Kaltara terkait 9 Raperda pada tanggal 18 Februari 2019, pada kesempatan kali ini dilaksanakan Rapat pra fasilitasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Terhadap 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019, yaitu :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Ranperda Tentang Fasilitasi Pencegahan, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba;
3. Ranperda Penanggulangan Bencana;
4. Ranperda Kawasan Tanpa Rokok;
5. Ranperda Rencana Umum Energi Daerah;
6. Ranperda Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Bandar Udara Tanjung Harapan;
7. Ranperda Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2025;
8. Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah; dan
9. Ranperda Peyelenggaraan Kearsipan

Rapat kerja yang dilakukan pada hari Selasa (5/3/2019) bertempat di Hotel Tarakan Plaza tersebut dipimpin langsung oleh Direktorat Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I Bapak Sukoyo, SH., M. Si didampingi oleh ketua DPRD Prov. Kaltara Bapak Marten Sablon, SH, wakil Ketua Bapak H. Abdul Djalil Fatah, SH dan bapak Marwansyah, S.Sos serta Kepala Biro Hukum Prov. Kaltara bapak Djoko Isworo, SH., MA.

Rapat yang dihadiri oleh Aggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara serta OPD terkait tersebut telah membahas 3 Ranperda, yaitu Ranperda Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Bandar Udara Tanjung Harapan; Ranperda Rencana Umum Energi Daerah; dan Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqah. Selanjutnya ketiga raperda yang telah dibahas tersebut akan dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk lebih dipahami dan akan dibahas lebih lanjut.

Usai dilaksanakan rapat tersebut, Ketua DPRD Prov. Kaltara Marten Sablon, SH mengakatan, Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah perlu dilakukan berdasarkan tahapan dan proses yang benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentu bertujuan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu perlu kita sadari bersama bahwa regulasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dimana kita ketahui Peraturan Daerah Mempunyai Peran dan Kedudukan yang sangant penting dan strategis sesuai Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 menjelaskan tentang Pembentukan Produk Hukum. Dalam pembentukannya melalui tahapan-tahapan dan proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

“Sebagai harapan kami proses penyusunan suatu Peraturan Daerah disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kami juga berharap kepada pihak eksekutif dan legislatif agar selalu bersinergi dan berkesinambungan terkait Rencana Peraturan Daerah kedepannya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan sekarang membawa manfaat bagi masyarakat khususnya Provinsi Kalimantan Utara.” harapnya.

Lebih lanjut, secara pribadi dan kelembagaan Marten mengucapkan terimakasih atas kedatangan dari Depdagri Bapak Sukoyo, SH., M. Si yang mampu memberikan pencerahan terkait dengan proses ataupun tahapan Rancangan Peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Utara terhadap 9 (sembilan) Ranperda yang telah dibahas yang nantinya menjadi Perda Kalimantan Utara. (Hms)

tags:

Related For DPRD Kaltara Gelar Pra Fasilitasi Raperda