Gambar-Gif

Dukung Program Pengembangan Peternakan

Friday, October 27th 2017. | Ekonomi & Bisnis, Kaltara
- wisata-kaltara -

Gubernur Provinsi Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie

JAKARTA, MK – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, salah satu hal yang patut disoroti dalam kaitannya dengan pembangunan di Kaltara, adalah di bidang kedaulatan dan keamanan pangan. Ini sejurus dengan program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) yang ingin mewujudkan Kaltara sebagai Lumbung Pangan Nasional. Kegiatannya, lewat program pengembangan terintegrasi Beras Adan dan Kerbau Krayan.

“Hal-hal yang patut mendapat perhatian Pemerintah Indonesia, di antaranya soal kesejahteraan petani, penguatan sumberdaya petani dan reforma agraria, perbaikan data produksi pertanian, tata kelola dan kelembagaan pangan, mutu-keamanan pangan dan diversifikasi pangan serta kebijakan pengembangan peternakan,” urai Irianto.

Dalam kebijakan pengembangan peternakan, sedianya Pemerintah Pusat perlu menghentikan kebijakan importasi daging kerbau yang kurang efektif. “Importasi daging kerbau melanggar UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diperkuat dalam keputusan MK. Penerapannya mendistorsi pasar dan menimbulkan peredaran daging oplosan (daging kerbau dijual sebagai daging sapi dan dicampur) serta berdampak pada penurunan usaha industri feedloter hingga 70 persen. Hal ini berpotensi hilangnya nilai tambah bisnis sapi sebesar Rp 26, 85 triliun bagi kegiatan perekonomian di pedesaan maupun perkotaan serta menurunkan pendapatan peternak sekitar Rp 30 triliun per tahun,” jelas Gubernur.

Kaltara sendiri berupaya menjadi lumbung benih kerbau yang berkualitas. Juga sebagai penghasil daging kerbau yang baik dan sehat, sehingga memiliki pangsa pasar tersendiri untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. “Dengan kata lain menambah stok daging nasional, selain daging sapi. Di samping itu, pemerintah juga harus tetap melakukan program pengembangan populasi sapi, melalui kebijakan importasi induk sapi perah. Kaltara sangat potensial untuk pengembangan usaha peternakan, mengingat lahan untuk peternakan masih memadai,” urainya.

Kesejahteraan petani turut menjadi perhatian. Menurut Gubernur, sebagian besar kemiskinan berada di perdesaan maka upaya pembangunan pertanian tidak bisa lepas dari upaya tersebut. Kemiskinan di perdesaan telah menurun dari 14,37 persen pada Maret 2014 (BPS, 2014) menjadi 13,96 persen (Maret 2017, BPS 2017) tetapi indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 2,26 menjadi 2,49 dan 0,57 menjadi 0,67 yang menunjukkan ketimpangan yang semakin besar di perdesaan. Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani sedikit menurun dari 101,98 (Januari – September 2014) menjadi 100,71 (Januari – September 2017) (BPS, 2014 – 2017). NTP tanaman pangan merupakan NTP dengan nilai terendah dan menurun dari 98,59 menjadi 97,21 di periode yang sama. “Beberapa upaya bisa dilakukan dalam 2 tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penjaminan harga di tingkat usaha tani menjadi kebijakan penting yang perlu dilakukan. Pengubahan subsidi input yaitu subsidi pupuk, benih, dan bantuan Alsintan menjadi after-sold cash transfer sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” jelas Irianto.

Peningkatan kewirausahaan petani baik melalui korporitasi petani ataupun pembentukan Badan Usaha Milik Petani yang dijiwai semangat koperasi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. “Untuk itu diperlukan Perpres terkait. Selain itu, budidaya pertanian lahan sempit yang bernilai ekonomi tinggi seperti hortikultura perlu dikembangkan lebih lanjut,” urai Gubernur.

Program reforma agraria juga perlu peningkatan. “Program reforma agraria khususnya redistribusi lahan untuk petani kecil perlu ditingkatkan karena terbukti di banyak negara menjadi pengungkit kesejahteraan petani. Perlu upaya yang lebih besar untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian dan alih kepemilikan lahan pertanian dari petani ke pemodal. Petani perlu dilibatkan dalam setiap penyusunan dan perumusan kebijakan baik di pusat maupun daerah,” beber Gubernur.

Data produksi pertanian pun patut diperbaiki. Menurut Irianto, akurasi data menjadi faktor sangat penting dalam kebijakan pertanian dan pangan. Data yang tidak akurat menyebabkan distorsi kebijakan yang akan merugikan baik petani, pelaku usaha maupun konsumen. “BPS perlu lebih independen dan diperkuat peran dan kapasitasnya untuk mengumpulkan data primer dengan mengurangi secara bertahap proses pengumpulan data yang saat ini dilakukan oleh masing-masing sektor. Kebijakan amnesti data pertanian perlu dilakukan,” tuntasnya. (humas)

tags: , ,

Related For Dukung Program Pengembangan Peternakan