KESAKTIAN PANCASILA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Selasa (1/10).
TANJUNG SELOR, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengajak masyarakat untuk dapat memahami makna demokrasi, baik secara harfiah maupun teoritis. Juga penerapannya secara nasional dan internasional. Ini disampaikan Gubernur saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Selasa (1/10) pagi.
Menurut Irianto, demokrasi saat ini, dalam pengaplikasiannya disesuaikan dengan latar belakang setiap bangsa. “Demokrasi, secara universal berarti bentuk kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, saat ini pemahaman demokrasi tak hanya harus difahami dari sisi harfiahnya saja, namun juga secara teoritis. Dengan demikian, maka kita tidak akan terjebak dalam pemahaman keliru mengenai demokrasi, yang tak dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Gubernur.
Salah satu penerapan demokrasi di Indonesia, adalah diberikannya hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat di muka umum atau berdemonstrasi. “Dalam berdemonstrasi, sistem demokrasi juga mengatur tata caranya. Simpelnya, demonstrasi harus dilakukan secara santun dan menaati aturan main yang berlaku. Baik dari segi waktu, jumlah dan lainnya,” tutur Irianto.
Gubernur menyayangkan, prinsip demokrasi itu sudah tercemarkan. Ini ditunjukkan dengan pelaksanaan demonstrasi yang melampaui batas tata adab dan norma sosial. “Banyak demonstrasi yang menjurus pada aksi anarkisme. Ada pengrusakan, mencaci maki juga penyebaran ujaran kebencian. Hal ini harus dicegah agar tidak merusak kehidupan bernegara, khususnya di Kaltara. Demokrasi harusnya komprehensif dan bermartabat,” urai Gubernur.
Menghadapi hal tersebut, Irianto meminta kepada seluruh aparatur pemerintahan yang berada didalam sistem demokrasi saat ini, untuk menjadi corong terdepan pencegahan aksi-aksi tersebut. “Saat ini, banyak beredar berita hoax yang menyudutkan TNI/Polri juga pemerintah. Hal ini wajib diklarifikasi, utamanya oleh aparatur pemerintahan. Kita harus waspada, serta menggunakan kecerdasan untuk tidak terjebak dalam kehidupan yang membahayakan bangsa dan negara,” ungkap Irianto.
Gubernur juga menyinggung soal efek buruk dari demonstrasi yang tak menaati aturan. “Efeknya akan terasa pada investasi. Saat terjadi demonstrasi yang anarkis, maka iklim investasi di Indonesia semakin tidak kondusif. Para investor yang semula berkeinginan menanamkan modal, akan membatalkan niatnya tersebut. Lantaran, tidak terjaminnya keamanan,” jelas Gubernur.
Mengingat hal itu, Irianto menegaskan melarang seluruh aparatur pemerintahan di Kaltara untuk mengikuti demonstrasi. “Apabila terpantau dan diketahui kebenarannya maka akan disanksi sesuai aturan yang berlaku. ASN harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat di lingkungannya. Jangan bersikap sebaliknya, termasuk menyebarkan informasi bohong. Namun, apabila menghadapi informasi yang tidak benar harus dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat,” tutup Irianto.(humas)
