PRIORITAS : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada pembukaan Raker Kesehatan Daerah tingkat Provinsi Kaltara di Kayan Ballroom Hotel Tarakan Plaza, Rabu (25/4).
TARAKAN, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, mengingatkan akan pentingnya pembangunan di sektor kesehatan. Ini karena kesehatan merupakan, indikator kesejahteraan masyarakat. Ini disampaikannya saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja (Raker) Kesehatan Daerah tingkat Provinsi Kaltara di Kayan Ballroom Hotel Tarakan Plaza, Rabu (25/4).
Irianto mengatakan, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, akan menentukan keberhasilan pemimpinnya. Bahkan menurutnya, seorang pemimpin, belum bisa disebut berhasil, jika tidak dapat menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakatnya.
Kesehatan, kata Gubernur, juga menjadi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di samping pendidikan dan peningkatan pendapatan masyarakat. “Nilai IPM suatu wilayah akan tinggi, jika tingkat kesehatan masyarakatnya bagus. Begitupun sebaliknya,” kata Irianto. IPM sendiri, lanjutnya, merupakan pengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi IPM, makin sejahtera masyarakatnya.
Diakuinya, di bidang kesehatan, masih banyak masalah dan kendala. Terutama di daerah-daerah tak terjangkau, seperti pedalaman dan perbatasan. Kendala tersebut, sebutnya, berupa kurangnya infrastruktur, alat kesehatan (Alkes) tenaga kesehatan dan lainnya. “Berbagai program sudah kita lakukan. Seperti pembangunan rumah sakit dan Puskesmas di daerah perbatasan, pemenuhan SDM (Sumber Daya Manusia) kesehatan, obat-obatan hingga program pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin,” kata Irianto.
“Kita akui juga rasio tenaga dokter dengan jumlah penduduk masih belum ideal. Temasuk cakupan tenaga kesehatan. Namun, kita terus berupaya agar semua itu terpenuhi. Mulai dari fasilitas, tenaga kesehatan hingga pelayanan yang maksimal,” timpalnya.
Yang tak kalah penting, adalah rekayasa sosial dalam mencegah penyakit. Di antaranya, melalui ajakan masyarakat hidup sehat, menciptakan lingkungan sehat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. “Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Akan percuma rumah sakitnya bagus, dokter banyak, kalau pelayanannya tidak bagus,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah, utamanya di bidang kesehatan, agar dalam memberikan pelayanan dengan ikhlas dan penuh kesungguhan.
Ditambahkan Gubernur, untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, ada tiga hal yang harus dipenuhi. Yaitu, paradigma sehat, sarana dan prasarana kesehatan, serta jaminan kesehatan. Paradigma sehat, jelasnya, dibangun melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, peningkatan kepedulian warga untuk pencegahan penyakit, serta membangun lingkungan yang sehat, yang layak huni. “Untuk sarana prasarana, bersinergi dengan pusat kita berupaya memenuhi,” kata Irianto.
Sementara itu, mengenai jaminan kesehatan, Pemprov Kaltara bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang komitmen mewujudkan Kaltara sebagai daerah yang 100 persen warganya sudah terdaftar untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS, atau yang disebut UHC (Universal Health Coverage). “Utamanya, bagi masyarakat tidak mampu, kita berupaya untuk memberikan perhatian penuh. Kita berusaha menjamin akan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, dan gratis. Termasuk melalui program jemput pasien miskin,” tutupnya.(humas)
Data-Fakta Program JKN-KIS Kaltara
Penganggaran Peserta JKN-KIS Segmen PBI APBD Pemprov Kaltara
- Sumber : APBD Provinsi Kaltara 2018
- Iuran : Rp 23.000 per jiwa per bulan
- Total : Rp 2.690.816.000
- Coverage : 14.624 jiwa PBI-D, rinciannya :
– Kabupaten Bulungan : 5.346 jiwa
– Kabupaten Nunukan : 3.120 jiwa
– Kabupaten Tana Tidung : 2.718 jiwa
– Kota Tarakan : 3.440 jiwa
Jumlah Peserta JKN-KIS se-Kaltara (Per April 2018)
- PBI
– PBI-N (Didanai APBN) : 153.490 jiwa
– PBI-D (Didanai APBD) : 82.067 jiwa
- NON-PBI
– PPNPN (Honorer) : 14.511 jiwa
– PPU (Pekerja Swasta) : 72.041 jiwa
– Mandiri : 133.286 jiwa
– Eks Askes : 69.156 jiwa
– TNI/Polri : 12.845 jiwa
– Lainnya : 39 jiwa
TOTAL : 537.435 jiwa
Capaian Peserta JKN-KIS Kabupaten/Kota di Kaltara
- Kota Tarakan
– Jumlah Penduduk : 247.265 jiwa
– Capaian Peserta : 201.089 jiwa
– Untuk Mencapai UHC : 234.902 jiwa
– Sisa Penduduk Yang Didaftarkan : 33.813 jiwa
– Kebutuhan Anggaran (8 Bulan) : Rp. 6.221.592.000
- Kabupaten Bulungan
– Jumlah Penduduk : 129.383 jiwa
– Capaian Peserta : 95.253 jiwa
– Untuk Mencapai UHC : 122.914 jiwa
– Sisa Penduduk yang Didaftarkan : 27.661 jiwa
– Kebutuhan Anggaran (8 bulan) : Rp. 5.089.624.000
- Kabupaten Nunukan
– Jumlah Penduduk : 174.396 jiwa
– Capaian Peserta : 139.156 jiwa
– Untuk Mencapai UHC : 165.676 jiwa
– Sisa Penduduk yang Didaftarkan : 26.520 jiwa
– Kebutuhan Anggaran (8 bulan) : Rp. 4.879.680.000
4.Kabupaten Malinau
– Jumlah Penduduk : 76.836 jiwa
– Capaian Peserta : 77.342 jiwa
– Status UHC : 100,96 persen
- Kabupaten Tana Tidung
– Jumlah Penduduk : 23.639 jiwa
– Capaian Peserta : 22.773 jiwa
– Status UHC : 96,63 persen
FKRTL Kerja Sama (Hingga September 2017)
- Kota Tarakan
– RSUD Tingkat I Tarakan
– RSAL Ilyas
– Klinik Utama Carsa
- Kabupaten Malinau
– RSUD Malinau
– RS Bergerak Langap Kabupaten Malinau
- Kabupaten Nunukan
– RSUD Nunukan
- Kabupaten Bulungan
– RSUD Soemarno Sosroatmodjo
Jumlah FKTP Per Kabupaten/Kota (hingga Maret 2018)
- Kota Tarakan
– 7 Puskesmas, 2 Klinik, 19 Dokter Praktek Pribadi (DPP), 5 Faskes TNI, 1 Faskes Polri, 5 Dokter Gigi (DRG)
- Kabupaten Bulungan
– 12 Puskesmas, 1 Klinik, 8 DPP, 2 Faskes TNI, 1 Faskes Polri, 2 DRS
- Kabupaten Nunukan
– 13 Puskesmas, 3 DPP, 2 Faskes TNI, 1 Faskes Polri, 1 DRG
- Kabupaten Malinau
– 14 Puskesmas, 1 DPP, 2 Faskes TNI, 1 Faskes Polri
- Kabupaten Tana Tidung
– 4 Puskesmas, 1 RSD Pratama
Rencana Strategis Program JKN-KIS Kaltara
- Ditujukan kepada Pemkot Tarakan, Pemkab Bulungan dan Nunukan
- Kegiatannya, meliputi :
– Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS
– Mendaftarkan sisa penduduk yang belum terdaftar menjadi peserta Program JKN-KIS maksimal sebelum 1 Januari 2019
– Membuat Komitmen UHC untuk segera mendaftarkan seluruh penduduknya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam komitmen tersebut
– Mengimbau perusahaan besar di wilayah masing-masing untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan CSR mendaftarkan masyarakat tidak mampu di wilayah badan usaha terdaftar
– Memaksimalkan alokasi dana bersumber dari cukai rokok sebagai pendanaan Program JKN-KIS sesuai Permendagri No. 134/2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
Sumber : Dinkes Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, 2018
