wisata-kaltara

Gubernur Minta OPD Genjot Realisasi APBD 2018

Tuesday, September 4th 2018. | Advertorial, Tanjung Selor

Gubernur Kaltara: Dr. Ir. H Irianto Lambrie

TANJUNG SELOR, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menggenjot realisasi kegiatan maupun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 ini.

Instruksi ini disampaikannya, mengingat masih minimnya serapan anggaran APBD Provinsi Kaltara 2018 hingga saat ini. Gubernur mengungkapkan, menurut laporan yang diterimanya, serapan anggaran APBD 2018 masih di bawah 50 persen. “Serapan anggaran kita tahun ini masih minim. Menurut laporan di bawah 50 persen. Saya minta ini jadi perhatian oleh semua kepala OPD dan Biro. Harus segera dibuat perencanaan dan langkah untuk percepatan realisasi,” kata Irianto saat memimpin Rapat Staf di Ruang Pertemuan Lantai I Kantor Gubernur, Senin (3/9).

Dikatakan Gubernur, serapan anggaran sangat penting. Karena akan berpengaruh pada alokasi anggaran dari pusat. Selain itu, juga bisa mempengaruhi penilaian  dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. “Saya minta ada laporan disertai dengan data riil secepatnya ke saya. Utamanya dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Selanjutnya, nanti akan kita bahas bersama DPRD,” kata Gubernur.

Ditegaskan, kepada OPD atau Biro yang hingga akhir tahun realisasi dan serapan anggarannya masih rendah, nantinya akan ada surat teguran dari Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, secara riil, minimnya serapan anggaran tidak sepenuhnya karena kegiatan yang tidak jalan. Namun ada beberapa pos anggaran pada APBD yang memang tidak bisa direalisasikan. Seperti di antaranya, anggaran pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 340 miliar yang belum bisa dicairkan tahun ini. Kemudian juga adanya rasionalisasi anggaran.

Sesuai yang dilaporkan oleh beberapa kepala OPD dalam rapat tersebut, salah satu kendala yang menyebabkan lambannya serapan anggaran adalah persoalan lahan. Beberapa kegiatan pembebasan lahan, tertunda karena masih menunggu penyelesaian teknis di lapangan.

Dari Dinas Perhubungan misalnya. Pembebasan lahan untuk rencana pembangunan Pelabuhan Pesawan Tanjung Selor yang sudah dialokasikan Rp 40 miliar lebih belum bisa terealisasi. Karena masih ada beberapa persoalan di lapangan, yang sementara masih dalam penyelesaian. Begitupun dengan Dinas Pendidikan, pembebasan lahan untuk pembangunan SMK Negeri 2 Tanjung Selor dan SMK Negeri Bunyu. “Salah satu solusi, bisa dilakukan pergeseran-pergeseran anggaran. Tapi tetap harus dibuat laporan dan data riil. Ini dibolehkan, tapi akan berperngaruh pada penilaian BPK RI. Makanya harus jelas, dan mengedepankan akuntabilitas,” kata Gubernur lagi.

Selain mengenai serapan anggaran, dalam rapat kemarin juga dibahas soal kesiapan Pemprov Kaltara terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Dikatakan Gubernur, berdasar evaluasi awal, ada lima OPD yang nilainya masih CC. Irianto berharap, dengan waktu perbaikan yang diberikan OPD-OPD tersebut bisa meningkatkan kinerja di lingkungan kerjanya. “Baru 6 OPD yang sudah BB. Selebihnya masih B dan CC. Kita masih diberi waktu 1 bulan untuk melakukan perbaikan. Dengan harapan tahun ini bisa dapat penilaian BB, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Saya minta semua OPD melakukan perbaikan. Kalau ada yang kurang paham, silakan dikoordinasikan dengan inspektorat,” urai Irianto.

Hal lainnya, dibicarakan juga mengenai agenda kegiatan pemerintah provinsi dalam beberapa hari ke depan. Salah satunya, rencana pencanangan Kaltara Bersih pada tanggal 7 September nanti. “Bersamaan dengan agenda tersebut, rencananya akan kita serahkan asset atau menghibahkan speedboat ke Polda Kaltara,” ungkap Irianto.

Terakhir, dalam kesempatan itu, Gubernur minta untuk dibentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev), untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di kabupaten/kota. Termasuk bantuan keuangan dan bantuan-bantuan lainnya.(humas)

tags: ,

Related For Gubernur Minta OPD Genjot Realisasi APBD 2018