Haris Azhar Menolak Bersaksi untuk Prabowo di MK

Rabu, Juni 19th 2019. | Headline, Hukum & Kriminal

Jakarta: Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menolak menjadi saksi fakta capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu poin alasannya berkaitan dengan pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo tahun 1998.

Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar

“Saya menyatakan tidak bersedia untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini,” kata Haris dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Juni 2019.

Haris hari ini diminta menjadi saksi untuk kubu Prabowo lantaran perannya yang membantu memberikan bantuan hukum kepada Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz. Sulman sempat mengaku mendapat perintah dari Kapolres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada kontestasi Pilpres 2019.

“Bantuan hukum dari saya untuk AKP Sulman Aziz semata-mata berbasis pada profesi advokat yang selama ini saya jalani,” ujar Haris.

Haris menegaskan, dalam menangani kasus tersebut ia berkerja berdasarkan pada hasil kerja advokasi, kecocokan atas dugaan dan fakta yang terjadi. Selain itu, ia ingin menjunjung nilai-nilai profesionalitas polisi yang diharuskan netral dan tidak memihak dalam Pilpres 2019.

“Oleh karenanya, Bapak AKP Sulman Aziz saat itu dapat dikatakan sebagai seorang whistleblower. Saya menilai lebih tepat apabila Bapak AKP Sulman Aziz langsung yang hadir, untuk dimintai keterangan dan diminta menjadi saksi dalam sidang ini,” ujar Haris.

Atas dasar itu, Haris melakukan pendampingan dan bantuan hukum secara status pro bono. Upaya ini guna menciptakan kontrol sosial dan profesionalitas polisi dan upaya menciptakan keterbukaan informasi.

Diakhir keterangannya, ia menekankan bahwa selama ini menuntut akuntabilitas dan kinerja pengungkapan pelanggaran HAM tak hanya pada tokoh tertentu, tapi juga Prabowo Subianto-Sandiaga dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Haris mengatakan, selama periode pertama, petahana tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat.

“Sementara Bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997 hingga 1998,” jelas Haris. (medcom.id)

tags: , ,

Related For Haris Azhar Menolak Bersaksi untuk Prabowo di MK