Gambar-Gif

Mimpi Sang Birokrat

Saturday, May 13th 2017. | Opini
- wisata-kaltara -

MIMPI SANG BIROKRAT

Penulis: Rahman Putrayani, SS

Pemerintah adalah lembaga penyelenggara pemerintahan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang dasar RI tahun 1945.

Keberadaan pemerintah sangatlah strategis dan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia diatur dan dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi pemerintah adalah pelaku utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang terintegrasi dengan pihak swasta dan masyarakat atau stakeholders lainnya.

Pemerintah Indonesia mengunakan system birokrasi dalam penyelenggaraanya. Birokrasi adalah entitas penting suatu negara. Apa yang dimaksud dengan birokrasi? Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata Biro (meja) dan Kratein (pemerintahan), yang jika di sintesakan berarti pemerintahan Meja. Tentu agak ‘lucu’ pengertian seperti ini, tetapi memang demikianlah hakikat birokrasi oleh sebab lembaga inilah tampak kaku yang dikuasai oleh orang-orang di belakang meja. Mengapa demikian ?

Di dalam pendekatan institusional (kelembagaan), khususnya di dalam skema, tercantum ‘lalu-lintas’ administrasi negara dari eksekutif ‘turun’ ke Kebijakan Administrasi, lalu ke Administrasi dan yang terakhir ke pemilih. Artinya, setiap kebijakan negara yang diselenggarakan pihak eksekutif diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan administrasi negara, dimana pelaksanaan dari administrasi tersebut dilakukan oleh lembaga birokrasi. Kita mungkin mengenal badan-badan seperti Departemen, Kanwil, Kantor Kelurahan, Kantor Samsat, di mana kantor-kantor tersebut semua merupakan badan-badan birokrasi negara yang mengimplementasikan kebijakan negara dan bersifat langsung berhubungan dengan masyarakat.

Michael G. Roskin, et al., menyebut pengertian birokrasi. Bagi mereka birokrasi adalah “setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hirarki kewenangan dimana tanggungjawab setiap bagian-bagiannya ‘mengalir’ dari ‘atas’ ke ‘bawah.’

Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan public (civil service). Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif, dan posisi mereka ini ‘datang dan pergi.’ Artinya, mereka-mereka duduk di dalam birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka. Seorang pegawai birokrasi yang malas biasanya akan mendapat teguran dari atasan, yang jika teguran ini tidak digubris, ia kemungkinan besar akan diberhentikan dari posisinya. Namun, jika seorang pegawai menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan, ada kemungkinan ia akan dipromosikan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi (tentunya dengan gaji dan kewenangan yang lebih besar pula).

Jadi system birokrasi yang digunakan oleh pemerintahan kita adalah sebuah system yang bersifat tetap dan kaku dengan menggunakan paham senioritas dari atas ke bawah. Sitem ini sebenarnya baik, asal dapat digunakan dengan baik dan professional khususnya jauh dari sikap dan karakter kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Namun hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang berlaku di Indonesia. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di Negara ini? Sejak awal masa kepemerintahan Indonesia isu KKN sering terjadi dan bahkan sudah menjadi tradisi / budaya organisasi.

Saya tidak ingin membahas hal ini terlalu jauh, kita kembali kepada apa tujuan dari pemerintah itu sendiri? Menurut saya tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk melaksanakan pelayanan publik, baik masyarakat, swasta maupun seluruh stakeholders yang ada dalam wilayah kerjanya. Jika kita melihat tujuan utama pemerintah tersebut, maka dapat dipastikan goalsnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat.

Timbul pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat Indonesia sudah mendapatkan kesejahteraan? Sebelum menjawab hal ini saya ingin mengajak pembaca untuk melihat apa saja sih kriteria kesejahteraan itu sendiri?

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan batin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang haram pun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Menurut Wikipedia, sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Lebih jauh, menurut Wikipedia, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Menurut Wipipedia pula, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya.

Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut diantaranya adalah.

Pertama, Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka peroleh ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

Kedua, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat.

Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja.

Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

Ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang di inginkan oleh rakyatnya. Ketiga kriteria inilah yang menjadi faktor penentu utama dalam usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Melihat kondisi sekarang tentu harapan untuk mencapai kesejahteraan tersebut masih sangat jauh dan sulit untuk dicapai (data BPS RI tingkat kemiskinan per Maret 2015 sebesar 11,22% atau 28,59 juta jiwa), hal ini disebabkan karena pemerintah belum mampu melaksanakan ketiga kriteria seperti diatas yaitu pemerataan serta peningkatan kualitas pendapatan, pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan serta peningkatan kualitas kesehatan. Padahal semua ini sangat dimungkinkan bagi pemerintah, apalagi setelah dilakukan desentralisasi oleh pemerintah melalui otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004. Namun sangat disayangkan amanat UU otonomi daerah belum dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Saya selaku staf Aparatur Sipil Negara yang bekerja dalam dunia birokrasi pemerintah Indonesia memandang bahwa masih banyak program kegiatan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat secara langsung. Sebagian besar kegiatan ditujukan pada program pembangunan yang tidak terlalu perlu, kenapa saya katakan tidak terlalu perlu karena sebenarnya pembangunan dapat dilakukan oleh pihak swasta atau stakeholders lainnya. Pemerintah hanya perlu fokus pada program-program pro rakyat dengan membangun sarana/fasilitas pelayanan publik dan memberikan stimulasi peningkatan pendapatan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan moneter. Untuk mampu melaksnakan semua ini dibutuhkan kepiawaian serta ketegasan pemimpinnya dalam memperhatikan kebutuhan public selaku target utama pemerintah (first goal of Government).

tags:

Related For Mimpi Sang Birokrat