wisata-kaltara

Pemilihan Presiden Dan Legistlatif Harus Buat Laporan Tertulis Ke Polres

Wednesday, September 26th 2018. | Headline, Kaltara, Nasional, Opini, Tarakan

KAPOLRES TARAKAN, AKBP YUDHISTIRA

TARAKAN, MK – Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye  Pemilihan Umum (Pemilu) dalam pemilihan Presiden dan Legislatif juga akan turut mengatur tata cara dalam berkampanye yang sudah ditetapkan pada hari minggu (23/9/2018).

Salah satu dari tata cara berkamapnye tersebut ialah, membuat laporan tertulis kepada pihak kepolisian sebelum melakukan kampanye baik dalam Pemilihan Presiden dan legislatif yang ketentuan tersebut berlaku di setiap tingkat dari pusat, PRovinsi maupun kabupaten atau kota.

Meski kampanye sudah dimulai, namun Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan menuturkan, pihaknya belum menerima pemberitahuan dari peserta pemilu yang akan melakukan kampanye. Di Tarakan sendiri, ada 415 terbagi 16 parpol yang akan bersaing memperebutkan 30 kursi DPRD Tarakan.

“Kami dari Polres Tarakan belum ada menerima pemberitahuan kampanye yang dilakukan oleh caleg maupun dari tim sukses,” katanya.

Kapolres juga memastikan, peserta pemilu yaitu Parpol wajib melaporkan kegiatan kampanyenya ke Polres Tarakan. Jika sudah dilaporkan melalui surat pemberitahuan, nanti selanjutnya polisi akan menerbitkan menerbitkan Surat Tanda Terima Pelaporan (STTP). Untuk itu, diawal masa kampanye ini pihak intelijen Polres Tarakan akan melakukan pemberitahuan kepada caleg maupun tim sukses.

“Setelah menerima STTP tentu akan kita pantau dan kita amankan karena itu kewajiban dari pihak kepolisian,” katanya.

Namun setelah dilakukan pemberitahuan kepada caleg dan tim sukses dan masih ditemukan tidak adanya laporan kepada polisi, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait hal itu. Tujuannya, peserta pemilu yang tidak pernah melaporkan apabila ingin melakukan kampanye agar diberikan surat teguran.

“Seperti kita ketahui masa kampanye cukup panjang dan pemilihan itu di bulan April. Jadi pemberitahuan ini sangat penting sebagai pengamanan dan dari STTP kita tembuskan kepada KPU dan Bawaslu,” imbuhnya.

Menurut mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, masa kampanye yang cukup mengharuskan adanya pengawasan ketat dari penyelenggara pemilu maupun dari pihak kepolisian. Apalagi terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh caleg yang jumlahnya begitu banyak dan wilayah kampanyenya ada yang dilakukan secara bersamaan.

“Kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Mereka kampanye bisa di satu tempat dan ketemu, kalau mereka bentrokan karena hanya sebelah-sebelah saja. Itu sangat rawan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Tarakan, Teguh Dwi Subagyo mengungkapkan, peserta pemilu yang disebutkan dalam PKPU tersebut adalah Parpol. Jadi, seharusnya Parpol lah yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian, terkait kegiatan dialog, tatap muka atau kampanye yang dilakukan.

“Kalau memang belum ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, kemungkinan ya karena memang belum ada kegiatan kampanye yang dilakukan karena waktunya kan masih panjang, jadi mereka masih konsolidasi,” katanya, dihubungi via telepon selulernya malam tadi.

Ia menambahkan, Parpol lah yang harusnya mengkoordinir caleg yang ada dibawahnya untuk menentukan kapan jadwal kampanye dan melaporkan ke polisi. KPU sendiri, nantinya hanya akan menggelar kampanye dalam bentuk rapat umum di 24 Maret tahun depan hingga 13 April.

“Kampanye yang sekarang hanya dalam bentuk tatap muka dan dialog, tapi kita tidak atur. kuncinya sekarang supaya tertib masing-masing parpol harus mampu mengorganisir caleg yang ada untuk menyusun rencana dibawah kooerinasi parpol, jadi artinya memang wajib mengorganisir,” tutupnya.(arz27)

tags: , , , , ,

Related For Pemilihan Presiden Dan Legistlatif Harus Buat Laporan Tertulis Ke Polres