wisata-kaltara

Pemprov Kaltara Salahi Aturan Soal Garasi Mobil Dinas Wagub

Monday, February 27th 2017. | Headline, Kaltara, Tarakan

DPUTR : Sayangkan Aparat Pemerintah Langgar Aturan RTRW Kota Tarakan

Bangunan semi permanen garasi mobil dinas Wakil Gubernur Kaltara H. Udin Hianggio yang melanggar Perda RTRW Kota Tarakan.

TIDAK memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan melewati Garis Sempadan Bangunan (GSB), garasi semi permanen yang digunakan sebagai parkir mobil dinas Wakil Gubernur Kalimantan Utara H. Udin Hianggio di Jalan Sumatera, telah melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Dekorasi Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan Broto Subagyo mengaku sudah melayangkan surat teguran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas DPUTR.

Ia pun mengaku sempat dihuhungi pemliki bangunan melalui via telepon seluler. Namun, DPUTR Tarakan sudah menyarakan agar membuat IMB terlebih dahulu,  tetapi tidak diindahkan. “Sangat disayangkan pembangunan tersebut lantaran dilakukan oleh aparat Pemerintah sendiri. Kita berharap agar bangunan tersebut untuk dibongkar karena telah melanggar Perda RTRW No 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah,” ujarnya kepada Metro Kaltara, Senin (27/02).

“Meski pemilik bangunan sudah mengantongi izin dari Pertamina nantinya, tetap tidak boleh ada bangunan di sepanjang Jalan Sumatera sesuai Perda RTRW yang ada. Jadi seyogyanya harus dibongkar. Selain diberikan surat teguran pihaknya juga berencana akan memanggil yang bersangkutan,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Tarakan Ardiansyah membenarkan bahwa bangunan di depan rumah anak Wakil Gubernur Kalimantan Utara H. Udin Hianggio tidak memiliki IMB. “Kami sudah cek melalui staf memang sampai saat ini kita belum juga ada mengeluarkan izin dan memang permohonan itu belum ada, artinya belum ada proses dibawah,” bebernya.

Menurutnya, sebelum pemilik mendirikan bangunan harusnya terlebih dahulu mengajukan IMB ke KPPTSP, selanjutnya pihak KPPTSP  akan mempelajari berkas pemilik sesuai dengan standar pelayanan. Jika memenuhi syarat baru dilakukan peninjauan di lapangan apakah layak diberikan izin atau tidak.

Ardiansyah pun menegaskan setiap orang baik pejabat negara maupun masyarakat umum harus mematuhi aturan jika ingin mendirikan bangunan yakni mengantongi IMB. “Sebetulnya IMB kan berlaku untuk semua, baik pejabat negara maupun masyarakat, tidak ada pengecualian. Artinya kalau pemerintah ingin membangun harus memiliki IMB,” tegasnya.

Sementara itu, ketika Metro Kaltara mencoba melakukan konfirmasi ke Biro Umum Sekretariat Pemprov Kaltara, pejabat berwenang diakui sejumlah stafnya tidak berada di tempat atau berada di luar daerah. (aras/MK*1)

 

 

tags: ,

Related For Pemprov Kaltara Salahi Aturan Soal Garasi Mobil Dinas Wagub