Ketua DPRD Provinsi Kaltara: Marten Sablon
Kaltara, MK – Guna mendorong percepatan pebangunan di seluruh Indonesia, Presiden RI Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak terlalu banyak menerbitkan Peraturan Daerah (Perda). Tak terkecuali Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang diketahui saat ini tengah berusaha menarik para investor. (26/01)
Terkait hal itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Marten Sablon mengatakan sesuai Peraturan Presiden No 91 tahun 2017 tentang percepatan ijin perusahaan, maka Presiden meminta kepada Gubernur dan Bupati untuk membentuk satgas.
“Setelah kita melihat sampai kemarin dari 34 provinsi hanya 10 yang telah membentuk satgas termasuk didalamnya Kaltara. Jadi untuk kabupaten di kaltara sama sekali belum ada,” ujarnya kepada Metro Kaltara, saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini.
Melihat perkembangan satgas itu, lanjut Marten, masih lambat sehingga presiden memanggil seluruh kepala daerah ke Jakarta. Dimana dalam rapat kerja pemerintah yang dihadiri seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se-Indonesia meminta supaya gubernur dan bupati harus segera membentuk satgas,
“Satgas ini tujuannya supaya mendorong percepatan perusahaan, sebenarnya untuk kelancaran perijinan ini dan tidak berbelit-belit. Tugasnya nanti mencari solusi semua perijinan harus diselenggarakan pelayanan terpadu satu pintu jadi satgas inilah memonitor hambatannya dimana,sehingga harus cepat mencari jalan keluarnya, mulai dari permohonan, proses sampai selesai terbitnya ijin usaha,” terangnya.
Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, Satgas ini tidak hanya melakukan pengawasan pada proses perijinan, tetapi juga mengawasi sampai pada pelaksanaan pembangunan. “Itu tujuannya memang itu, dengan banyak investasi sebenarnya untuk mendorong supaya mereka harus cepat memulai kegiatan,” tambahnya.
“Kalau perusahaan cepat memulai pekerjaanya ya otomatis kita harapkan menggerakkan pertumbuhan ekonomi didaerah kita. Pasti meningkat, dengan membuka lapangan usaha perlu adanya tenaga kerja, salah satu tujuan positifnya adalah mengurangi pengangguran,” tutupnya. (ars)
