LAYANAN KESEHATAN : Pj Sekprov Kaltara H Syaiful Herman mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri forum kemitraan dan forum komunikasi program JKN BPJS Kesehatan atau Kaltara Sehat, Selasa (17/7).
TANJUNG SELOR, MK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), menargetkan pada akhir 2018 ini, seluruh masyarakatnya telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Target ini disampaikan saat digelar forum kemitraan dan forum komunikasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama BPJS Kesehatan di Kantor Gubernur, Selasa (17/07).
Pada forum itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, perlunya komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara untuk menjadikan daerahnya 100 persen kepesertaan JKN-KIS atau Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta.
“Pemprov siap membantu pemerintah kabupaten dan kota yang belum menyelesaikan pembayaran iuran dengan skema pembayaran Pemprov menanggung 40 persen dan 60 persen, sisanya ditanggung pemerintah kabupaten dan kota,” jelas H Syaiful.
Sekprov berharap, langkah Pemprov yang melakukan pemangkasan anggaran belanja pegawai dan menunda realisasi kegiatan yang tidak prioritas untuk kepentingan masyarakat seperti kesehatan dan membantu warga kurang mampu dapat diikuti pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. “Dahulukan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung,” jelasnya.
Di Kaltara, besaran cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kaltara Sehat se-Kaltara sesuai data BPJS Kesehatan per 1 Juli 2018 sebanyak 553.909 jiwa atau 85.02 persen dari total 651.519 jumlah penduduk se-Kaltara. “Untuk saat ini, ada 2 kabupaten yang telah UHC 100 persen. Yakni Malinau dan Tana Tidung. Pemprov mengapresiasi Pemkab Malinau yang berhasil UHC 100 persen dengan murni menggunakan APBD Malinau, begitu juga Tana Tidung,” ungkapnya.
H Syaiful berharap lewat program Kaltara Sehat ini, pada 2018 status UHC 100 persen dapat direngkuh. “Diharapkan persoalan data dapat segera diselesaikan. Tentunya, dengan memperkecil ketimpangan data dengan melakukan sharing data dengan instansi yang berkompeten sehingga pengalokasian dana dan penerima tepat sasaran,” tutupnya.(humas)
