Jakarta, MK – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengajukan pagu indikatif anggaran 2022 sebesar Rp1,37 triliun. Salah satu program yang masuk dalam tahun anggaran 2022 adalah terkait rencana pemindahan ibu kota negara.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, rencana pemindahan ibu kota negara baru masuk pada tahap koordinasi pelaksanaan. Anggaran ini masuk dalam belanja barang Bappenas yang mencapai 67,6 persen atau Rp930,16 miliar.
“Untuk belanja barang sebesar 67,6 persen atau Rp930,16 miliar, termasuk untuk penyusunan RKP 2023, RPJMN 2025-2045, koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan ibu kota negara, hingga satu data Indonesia,” kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta.
Suharso juga belum menyampaikan secara rinci mengenai berapa besar anggaran yang akan digunakan dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara ini. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin.
“Sepanjang 2020 Bappenas telah melakukan studi, masterplan ibu kota negara, superhub transportasi dan kajian hukum, bisa disampaikan kepada kami pak hasilnya seperti apa? Atas hasil kajian tersebut, bagaimana keberlanjutannya? Mengapa 2022 yang didorong hanya untuk sekretaris dan operasional komunikasi publik ibu kota negara?” tanya dia
Pada kesempatan ini, Suharso juga menyebut, pemerintah sedang mempersiapkan land development untuk ibu kota baru. Ia menambahkan, masyarakat di sekitar lokasi ibu kota bahkan sudah menunggu kapan ibu kota negara bisa terwujud.
“Yang penting itu adalah program ini tentu harus program yang tidak membebani secara berat oleh kita sendiri dan benar-benar menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Suharso. (medcom)
