Jaksa Minta Edhy Prabowo Bayar Uang Pengganti Rp10 Miliar

by Redaksi Kaltara

Jakarta, MK – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman tambahan kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dia diminta membayar uang pengganti lebih dari Rp10 miliar.

“Berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.447.219 dan sebesar US$77 ribu atau sekitar Rp1,12 miliar,” kata JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Juni 2021.

Edhy dituntut membayar uang tersebut dalam jangka waktu satu bulan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Harta benda Edhy akan disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.

“Dalam hal jika terdakwa tidak mempunyai harta maka dipidana penjara selama dua tahun,” ucap Edhy.

Jaksa KPK juga menuntut sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin, membayar uang pengganti Rp2 miliar. Apabila tidak menyanggupi, Amiril akan dipenjara selama satu tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Amiril Mukminin berupa membayar uang pengganti Rp2.256.940.000,” ucap jaksa.

Edhy Prabowo dituntut lima tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan. Edhy dinilai terbukti menerima suap Rp25,7 miliar atas pengadaan ekspor BBL. Uang itu diterima Edhy melalui dua mata uang.

Politikus Partai Gerindra itu menerima US$77 ribu melalui Amiril Mukminin dan mantan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri. Duit itu diterima dari pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama, Suharjito.

Edhy juga menerima Rp24,62 miliar melalui Amiril, staf istri menteri kelautan dan perikanan Ainul Faqih, staf khusus menteri kelautan dan perikanan Andreau Pribadi Misanta, dan pengurus PT ACK Siswadhi Pranoto Loe.

Perbuatan Edhy dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jaksa juga menuntut lima anak buah Edhy yang berstatus terdakwa. Mereka dinilai terbukti sebagai pihak penerima dan perantara suap izin ekspor BBL.

Kelimanya yakni staf istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih dan pengurus PT ACK Siswadhi Pranoto Loe dituntut empat tahun penjara. Mereka juga didenda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan.

Mantan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misanta dan Safri, serta Amiril Mukminin dituntut empat tahun enam bulan penjara. Ketiganya juga didenda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. (medcom)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: