Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan : Datu Buyung Perkasa
BULUNGAN, MK – Lembaga Adat Kesultanan Bulungan mendukung pembangunan Kawasan Industri Park Indonesia atau KIPI Tanah Kuning – Mangkupadi, di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Datu Buyung Perkasa bahwa sebagai salah satu tokoh masyarakat di Bulungan, dirinya sangat mendukung pembangunan KIPI di Desa Tanah Kuning – Mangkupadi yang saat ini mulai berjalan.
Dirinya juga mengapreasiasi Presiden RI Joko Widodo yang belum lama ini meninjau progres pembangunan kipi, ini berarti pemerintah pusat menunjukkan komitmen dalam mewujudkan Green Industri terbesar di dunia.
“Pada dasarnya saya selaku Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan sangat mendukung sekali kegiatan dan sampai saat ini kalau tidak salah sudah kedua kalinya Bapak Presiden mengunjungi Kecamatan Tanjung Palas Timur yang mana melihat progres pembangunan,” ujarnya kepada Metro Kaltara belum lama ini.
Menurutnya, kehadiran KIPI akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan pembangunan di Kaltara, terutama di Bulungan, syaratnya pihak investor bersama pemerintah pusat mauapun pemerintah daerah dan instansi terkait melibatkan putra-putri Kaltara sebagai tenaga kerja dalam proyek strategis nasional ini.
“Karena dengan adanya KIPI kami juga nantinya saya tidak mungkin, anak cucu saya nanti yang merasakan pembangunan tersebut,” terangnya.
Melalui peran Lembaga Adat Kesultanan Bulungan, tentunya mendukung kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan PSN KIPI, terlepas dari keluhan masyarakat tentang pembebasan lahan, tentunya akan di tempuh melalui mekanisme aturan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut datu buyung perkasa berharap agar pemerintah bersama pihak perusahaan bisa mengakomodir keluhan-keluhan masyarakat khususnya terkait pembebasan lahan, sehingga kedepannya pembangunan kipi berjalan lancar dan masyarakat merasakan manfaatnya.
“harapan saya selaku lembaga adat dan tokoh masyarakat agar dalam hal ini Pemerintah dapat menyikapi sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Pemerintah memberikan solusi sehingga masyarakat maupun pembangunan KIPI bisa seimbang, selaras, serasi. Artinya pembangunan yang ada disana kedepan namun disisi lain jangan sampai kita dirugikan” harapnya. (as)
