Para pengusaha Jepang bersedia untuk membantu Indonesia dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Jakarta – Presiden Jakarta Japan Club (JJC) Kanji Tojo mengatakan para pengusaha Jepang bersedia untuk membantu Indonesia dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Tojo mengatakan pihak swasta Jepang telah menyampaikan tawaran tersebut kepada Presiden Joko Widodo sejak November lalu.
“Jepang tidak ada pengalaman memindahkan ibu kota. Namun, Jepang memiliki pengalaman membangun kota baru dengan jarak 100 kilometer dari ibu kota Tokyo,” kata Tojo dalam konferensi pers kepada awak media di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.
Dia mengatakan pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk pembangunan ibu kota baru.
“Jadi apabila ada request dari Pemerintah Indonesia (melalui Pemerintah Jepang), kami secara aktif bersedia melakukan apa yang diperlukan,” tuturnya.
Langkah ini menjadi salah satu poin proposal kebijakan Jepang untuk membantu Indonesia, yakni pengembangan infrastruktur. Saat ini, kerja sama pembangunan infrastruktur Indonesia dan Jepang ada di sektor transportasi.
Salah satu contohnya adalah moda transportasi MRT di Jakarta dan Palembang. Di Jakarta sendiri, pembangunan MRT dilakukan karena adanya masalah kemacetan lalu lintas.
Untuk melanjutkan kerja sama infrastruktur ini, pihak Jepang meminta agar ada koordinasi antara kementerian dan lembaga dengan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, mereka juga membutuhkan pertukaran informasi dengan Pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur di masa depan.
Pemerintah memindahkan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti 56 ribu hektare.
Ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster, yaitu klaster pemerintahan, klaster kesehatan, klaster pendidikan, serta klaster riset dan teknologi. Proses pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun.
Porsi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisa dana mengandalkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Rp253,4 triliun atau 54,5 persen dan swasta termasuk badan usaha milik negara (BUMN) Rp123,2 triliun atau 26,4 persen. (medcom)
