Nunukan, MK – Menanggapi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Nunukan, Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, menegaskan bahwa laporan ini masih tahap pertama.
“LKPJ ini baru tahap awal, selanjutnya, DPRD akan membahas secara lebih mendalam, dari capaian kerja yang disampaikan, ada program yang sudah mencapai 100 persen, namun ada juga yang masih perlu ditindaklanjuti, kami akan menelaah kembali laporan ini,” ujarnya, usai rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Jumat (28/03/2026).
Senada, Anggota DPRD Nunukan, Hamsing S.PI, menjelaskan bahwa pihaknya akan meninjau langsung realisasi program di lapangan.
“Kami akan melakukan monitoring LKPJ di empat daerah pemilihan (Dapil) dalam waktu dekat, setelah itu, hasil monitoring akan disampaikan kembali dalam rapat paripurna lengkap dengan rekomendasi DPRD,” jelasnya.
Ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam menambahkan bahwa LKPJ yang disampaikan Bupati merupakan laporan sementara.
“Monitoring dilakukan untuk memastikan data di lapangan sesuai dengan laporan Bupati, dari grafik yang kami lihat, banyak program sudah menunjukkan pencapaian positif, misalnya, angka kemiskinan sudah menurun, dan beberapa program lain sudah terealisasi 100 persen,” jelas Andi Fajrul.
Dengan mekanisme ini, DPRD berharap dapat memberikan masukan yang konkret untuk memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan efektif dan tepat sasaran, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. (**)
