TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadiri kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, yang dirangkaikan dengan penguatan peran Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kaltara tersebut berlangsung di Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan.
Kehadiran Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara menjadi bagian dari dukungan legislatif terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perlindungan anak, khususnya bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Dalam kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan didorong untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, serta kapasitas dalam memberikan layanan perlindungan anak secara terpadu.
Peran aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat juga menjadi perhatian karena keberadaannya berada dekat dengan lingkungan tempat anak dan masyarakat beraktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut dinilai dapat mendukung upaya pencegahan maupun penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Komisi IV DPRD Kaltara juga menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penyedia layanan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak.
Perlindungan tersebut mencakup hak anak atas keamanan, pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang secara layak sesuai ketentuan yang berlaku.
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas para aktivis diharapkan dapat mendukung terbentuknya mekanisme perlindungan anak yang lebih responsif. Terutama dalam menangani anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang membutuhkan koordinasi dan penanganan secara terpadu serta berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, upaya perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan seluruh lembaga terkait.
Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung pemenuhan hak serta tumbuh kembang anak di Kaltara.
