TANJUNG SELOR, MK – Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan “Kick Off Pembinaan Satu Data Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan yang digelar di Hotel Pangeran Khar pada Senin (15/9) pagi tersebut, dibuka oleh Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P.
Mewakili Gubernur Kaltara, Wahyuni menyampaikan bahwa Kick Off Pembinaan Satu Data Daerah ini dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi data lintas sektor dan lintas Kabupaten/Kota.
“Acara ini merupakan momentum penting dalam menyatukan langkah, menyamakan persepsi, dan memperkuat koordinasi penyelenggaraan data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan,” kata Wahyuni.
Wahyuni menjelaskan bahwa melalui data yang valid, akurat, dan terintegrasi adalah bahan utama dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta peningkatan pelayanan publik.
“Tanpa data yang benar, keputusan hanya akan menjadi perkiraan. Dengan data yang kuat, kebijakan bisa tepat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, keberhasilan Satu Data Daerah tidak bisa dicapai oleh sepihak saja, melainkan harus membutuhkan komitmen bersama, kolaborasi lintas pemerintahan, serta keterlibatan aktif perangkat daerah.
Lebih jauh, Wahyuni menjelaskan bahwa siklus data harus berjalan utuh, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga integrasi agar mampu mendukung pembangunan ekonomi, sosial, hingga lingkungan secara menyeluruh.
Tambahnya, dengan integrasi data maka dapat memberikan manfaat bagi semua pihak termasuk masyarakat maupun investor seperti mempermudah investasi, mendorong inovasi, hingga membuka peluang pembangunan inklusif.
Diakhir sambutannya, Wahyuni memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung lahirnya Satu Data Daerah di Kaltara, khususnya tim teknis yang telah bekerja keras dalam mewujudkan inisiatif ini.
“Data bukan sekadar angka, tetapi arah masa depan Kaltara. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memperkuat kualitas data sebagai dasar kebijakan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat serta akurat,” pungkasnya. (dkisp)
