TANA TIDUNG, Metrokaltara.com — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 di Aula Kantor Desa Tideng Pale Timur, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Hamzah Amri, Kepala Bidang P3KNP DPMPTSP, mewakili Kepala Dinas Arman Jauhari, S.H., dan dihadiri narasumber dari Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta peserta dari berbagai unsur publik.
Dalam sambutannya, Hamzah menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan wadah penting bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyusunan, evaluasi, dan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan maupun non perizinan di Kabupaten Tana Tidung.
“Forum Konsultasi Publik adalah kesempatan agar pemerintah dan masyarakat bisa berdialog secara terbuka. Setiap masukan akan menjadi acuan untuk menyempurnakan prosedur layanan, sehingga lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kebutuhan warga serta pelaku usaha,” ujar Hamzah.
Ia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memastikan pelayanan publik benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“SOP yang disusun tanpa mendengar suara masyarakat bisa jadi tidak relevan dengan kondisi nyata. Karena itu, kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi publik untuk memberikan masukan yang konstruktif,” tambahnya.
Forum kali ini mengangkat tema “Peran dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan dan Evaluasi SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”.
Dalam sesi diskusi, peserta aktif menyampaikan saran mengenai penyederhanaan alur perizinan, transparansi waktu pelayanan, serta peningkatan akses informasi publik di lingkungan DPMPTSP.
Beberapa pelaku usaha juga mengusulkan agar koordinasi antar instansi diperkuat, terutama untuk mempercepat proses penerbitan izin bagi pelaku UMKM.
Hamzah menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan SOP. Ia menyampaikan komitmen DPMPTSP untuk menindaklanjuti hasil forum dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tana Tidung.
“Tujuan kami sederhana, memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, adil, dan memuaskan masyarakat. Setiap aspirasi akan kami tindaklanjuti agar pelayanan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga,” ucapnya.
Selain itu, kegiatan FKP ini juga menjadi ajang membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. DPMPTSP berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin sebagai sarana transparansi dan evaluasi bersama.
“Dengan partisipasi aktif masyarakat, kami yakin pelayanan publik akan lebih cepat, mudah, dan transparan. Forum ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan publik,” pungkas Hamzah. (rko)
