CIREBON, MK – Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal Program Asta Cita Presiden RI, yaitu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan penyerapan tenaga kerja, melalui percepatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di Jawa Barat. Percepatan ini dilakukan dengan memastikan pengembangan energi tidak mengurangi ketahanan pangan akibat konversi lahan pertanian.
Lahan pertanian yang digunakan untuk kegiatan migas didorong untuk diganti dengan lahan yang lebih luas dan memiliki nilai produktivitas yang baik. Dengan demikian, peningkatan produksi energi dapat berjalan seiring dengan perluasan areal pertanian baru yang dapat meningkatkan produksi pangan, serta penyerapan tenaga kerja masyarakat.
“Kunjungan kerja debottlenecking hari ini merupakan bagian dari tugas Kantor Staf Presiden dalam mengawal program nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri dan secara pararel menjaga dan memastikan swasembada pangan dan penyerapan tenaga kerja tetap terjadi. Swasembada energi, Swasembada pangan dan Penciptaan Tenaga Kerja merupakan bagian dari Asta Cita dan ditetapkan sebagai proyek nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 sampai dengan 2029,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo dalam sambutan secara daring pada rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Hotel Patra Cirebon, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
KSP telah meninjau lokasi sumur eksplorasi AKP 004 di Kabupaten Indramayu di wilayah kerja PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7. “Kami terinformasi terdapat 925 rencana sumur dan pengeboran 414 sumur di antaranya diproyeksikan menaikkan produksi minyak dari sekitar 4.000 menjadi 31.000 barel per hari pada tahun 2030,” ujar Letjen Ariyo. KSP juga telah mengawal proses eksplorasi AKP 004 sejak Februari 2026 yang lalu melalui rangkaian rapat koordinasi, debottlenecking lintas kementerian lembaga dan pemerintah daerah.
“Pada kesempatan ini saya menyampaikan kabar baik, bahwa surat keputusan gubernur tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal 87% telah terbit di enam kabupaten. Kemudian selanjutnya kajian survei, investigasi, dan desain alih fungsi batch 1 di Indramayu pun telah disampaikan kepada instansi migas dengan lahan pengganti seluas 22,63 hektar. Berkas batch 1 siap diajukan kepada Menteri Pertanian pada minggu keempat November 2026 mendatang,” kata Ariyo yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Presiden.
Penguatan Ketahanan Pangan
Ariyo mengatakan kebutuhan lahan untuk kegiatan penguatan ketahanan pangan nasional tetap dilakukan dengan menyiapkan lahan pengganti area yang digunakan untuk migas. PT Pertamina EP telah menyiapkan lahan pengganti sekitar 3,7 kali lipat dengan total luas sekitar 260 hektare sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang digunakan untuk migas.
“Salah satu lahan pengganti yang telah terbukti produktif berada di Desa Jatisura (Kecamatan Cikedung, Indramayu), dengan produktivitas padi naik dari 5,5 ton menjadi 9,6 ton per hektare pada setiap panen, di mana dengan pelaksanaan panen sebanyak dua kali setahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan yang telah kita lakukan bersama sampai dengan saat ini memberikan potensi untuk mewujudkan swasembada energi dan sekaligus swasembada pangan,” tegas Ariyo.
Menurut Ariyo, pengembangan sektor energi dan pertanian harus dirancang secara terpadu agar keduanya dapat saling mendukung dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan kegiatan migas perlu tetap memperhatikan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
“Saya berharap alih lahan yang telah disiapkan oleh Pertamina EP tidak semata-mata hanya sebagai pengganti lahan atau tanah, tetapi merupakan lahan produktif yang juga mampu secara simultan memberikan ketahanan energi sekaligus mewujudkan visi-misi Presiden dalam ketahanan pangan,” tegasnya.
Sinergi kedua sektor tersebut juga diharapkan memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja. Aktivitas pengeboran migas membuka kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai tahapan operasional yang dapat melibatkan masyarakat lokal sesuai kompetensi. Sementara itu, perluasan areal pertanian atau ekstensifikasi lahan berpotensi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
KSP akan terus mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut serta memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KSP sebagai supporting unit Presiden untuk memastikan program prioritas nasional terlaksana secara terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(**)
