TANJUNG SELOR, MK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) menggelar rapat membahas perkembangan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Biro Perekonomian Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (29/10/2025) tersebut, dihadiri oleh pejabat pengelola BLUD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kabupaten dan kota se-Kaltara, serta BLUD RSUD dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara Mohammad Gozali yang memimpin rapat tersebut, mengajak seluruh pejabat pengelola BLUD SMK se-Kaltara untuk dapat memastikan layanan berjalan optimal di daerah.
“Hasil rapat ini, dari penyampaian 13 SMK yang ditetapkan sebagai BLUD, memiliki segala potensi yang sangat luar biasa. Kami sangat optimis dan berkeyakinan bahwa BLUD SMK ini akan bisa membentuk karakter anak-anak,” kata Gozali.
Ia menuturkan, penerapan BLUD di SMK akan mendapatkan beberapa keuntungan baik bagi seju dan para siswa. Keuntungan itu para siswa selain belajar teori juga mendapatkan praktik lapangan.
Selain itu, keuntungan lain dari BLUD SMK adalah bisa bekerjasama langsung dengan pihak industri dan perusahaan yang memerlukan tenaga teknis, dari pelatihan dan tawaran pekerjaan.
“Dengan potensi yang ada ini, insyallah saya yakin bahwa BLUD ini bisa memberikan sebuah harapan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah,” ucapnya.
Ia memberi contoh pada BLUD SMK Negeri 1 Tanjung Selor yang memberikan pemasukan dari industri kecil, dengan menghasilkan produk kain batik motif Kaltara kepada para pelaku UMKM. Begitu pun dengan BLUD SMK Malinau yang membantu penyediaan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ke depannya untuk penanganan inflasi akan bisa ditangani dengan adanya BLUD ini. Ada 13 BLUD SMK yang tersebar di semua kabupaten dan kota se-Kaltara. Bagi kebutuhan MBG dan industri lain yang membutuhkan apapun, nanti BLUD bisa ikut andil di dalamnya,” bebernya.
Pemprov Kaltara, kata dia, berkomitmen memberikan dukungan penuh dengan pendampingan dan pengelolaan BLUD di SMK optimal dengan baik, dan sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah.
Terkait regulasi pengelolaan BLUD, Gozali menyatakan pembahasan ini akan segera disampaikan ke Gubernur Kaltara, nantinya regulasi ini tidak hanya di sektor kesehatan namun di sektor lainnya dan bersifat universal.
“Jadi BLUD ini bukan hanya bidang kesehatan dan pendidikan saja, akan tetapi ada BLUD bidang Persampahan. Nanti Peraturan Gubernur itu akan berbicara umum atas BLUD. Kita mendorong optimalisasi BLUD, namun harus tetap mengacu pada regulasi, walaupun sifatnya fleksibilitas, tetapi regulasi harus tetap ada,” imbuhnya. (dkisp)
