TANJUNG SELOR, MK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang digelar bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, serta Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, Kamis (4/6/2026).
Rapat koordinasi menjadi forum untuk menyelaraskan program pembangunan jalan sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Inpres Jalan Daerah.
Pembahasan diarahkan pada sinkronisasi program, kebutuhan penanganan infrastruktur jalan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah Kalimantan Utara.
“Koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi dan memastikan program yang dilaksanakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat berjalan selaras. Dengan koordinasi yang baik, setiap kebutuhan penanganan jalan dapat dipetakan dan ditindaklanjuti secara lebih terarah,” ujar perwakilan Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara.
Inpres Jalan Daerah menjadi salah satu instrumen dalam mendukung peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan. Bagi Kalimantan Utara, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa.
Selain itu, peningkatan konektivitas juga diharapkan dapat membuka akses menuju kawasan-kawasan yang memiliki potensi ekonomi serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi.
“Pembangunan jalan harus melihat kebutuhan konektivitas secara menyeluruh. Tidak hanya menyelesaikan satu ruas, tetapi bagaimana jaringan jalan tersebut dapat saling terhubung dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, sinergi antara BPJN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu aspek penting yang terus diperkuat. Koordinasi lintas kewenangan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung efektif serta menghindari adanya tumpang tindih dalam perencanaan dan penanganan infrastruktur.
Pemerintah daerah juga terus mendorong agar setiap program pembangunan didukung data dan perencanaan yang memadai, sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah daerah siap mendukung koordinasi dan penyelarasan program agar pelaksanaan Inpres Jalan Daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltara,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap pelaksanaan pembangunan jalan daerah dapat semakin terarah, efektif, dan berkualitas. Penguatan konektivitas diharapkan tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Harapan kami, melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Infrastruktur yang semakin baik akan menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan dan pemerataan pembangunan Kalimantan Utara,” pungkasnya. (**)
