TARAKAN, MK – Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang ditampung anggota dewan saat melakukan reses akan dibahas melalui mekanisme DPRD dan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah serta kemampuan anggaran.
Anggota DPRD Kaltara, Dino Adrian, SH mengungkapkan banyaknya aspirasi masyarakat yang belum seluruhnya dapat direalisasikan karena keterbatasan APBD.
“Selain kemampuan fiskal daerah, terdapat pula sejumlah program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat”, ungkapnya.
Dino menerangkan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki kewenangan masing-masing yang tidak boleh didahului.
“Kita enggak bisa mendahului kebijakan pusat karena bentang hukum menjadi kewenangan kita. Kemudian ada pembagian kewenangan bertahap juga,” katanya.
Dino menyebut DPRD terus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut aspirasi melalui kunjungan daerah dan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Proses tersebut tidak berhenti ketika aspirasi diterima. DPRD perlu memastikan usulan masyarakat masuk dalam pembahasan dan mendapat tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah”, pungkasnya.(**)
