TANA TIDUNG, Metrokaltara.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung menggelar Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang III Tahun 2025, pada Selasa (21/10/2025) bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Tidung.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jamhari, S.Pd, tersebut dihadiri oleh Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, para anggota DPRD, Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
Agenda utama rapat kali ini meliputi dua pembahasan penting, yaitu:
Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Tahun 2026–2028; dan
Penyampaian Revisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 karena adanya penyesuaian terhadap alokasi anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali menyampaikan bahwa penyusunan program tahun jamak ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesinambungan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik yang membutuhkan pembiayaan lintas tahun anggaran.
“Program tahun jamak ini dirancang agar pembangunan yang memerlukan waktu dan anggaran besar dapat dilaksanakan secara terencana, berkesinambungan, dan akuntabel. Dengan demikian, hasilnya dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati Ibrahim Ali.
Lebih lanjut, Bupati juga menjelaskan bahwa revisi terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dilakukan karena adanya dinamika fiskal daerah dan penyesuaian terhadap kebijakan pusat, termasuk transfer ke daerah, pendapatan asli daerah, serta prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jamhari, dalam pengantarnya menegaskan bahwa pembahasan dua dokumen penting tersebut akan dilaksanakan secara mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“DPRD berkomitmen untuk mengawal proses pembahasan ini secara transparan dan objektif agar setiap kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Tana Tidung,” tegas Jamhari.
Rapat Paripurna berjalan dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah untuk mewujudkan Tana Tidung yang berdaya saing, mandiri, dan sejahtera. (rko)
