PALU – Tanwir Muhammadiyah tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 November 2026, menghadirkan pesan kebangsaan yang patut direnungkan secara mendalam. Mengangkat tema “Bersama Satukan Bangsa”, forum permusyawaratan Muhammadiyah tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk merefleksikan kembali arah perjalanan bangsa Indonesia di tengah kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, politik, dan moral.
Ada pesan menarik dalam pembukaan Tanwir tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengangkat istilah Shirathal Mustaqim, jalan yang lurus, sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden mengingatkan pentingnya membedakan antara kebenaran dan kebatilan, sekaligus menghindari keserakahan yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa persatuan bangsa harus dibangun melalui tiga fondasi penting, yakni kebersamaan sosial-budaya, keadilan ekonomi, dan kehidupan politik yang berkeadaban.
Dua pesan tersebut memiliki hubungan yang sangat mendasar. Shirathal Mustaqim memberikan landasan moral dan spiritual tentang arah yang benar, sedangkan “Bersama Satukan Bangsa” menegaskan perlunya berjalan bersama menuju tujuan kebangsaan. Keduanya mengandung pesan bahwa Indonesia tidak cukup hanya menjadi bangsa yang bersatu, tetapi juga harus memastikan bahwa persatuan tersebut diarahkan kepada kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bersama.
Sebab, persatuan tanpa arah yang benar dapat berubah menjadi pembenaran terhadap kesalahan. Sebaliknya, perjuangan menegakkan kebenaran tanpa kebersamaan dapat melahirkan pertentangan yang berkepanjangan. Di sinilah pesan Tanwir Muhammadiyah memperoleh relevansinya bagi masa depan Indonesia.
Shirathal Mustaqim sebagai Kompas Moral Bangsa
Dalam ajaran Islam, Shirathal Mustaqim merupakan konsep fundamental yang setiap hari dimohonkan seorang Muslim ketika membaca Surah Al-Fatihah. Allah Swt. berfirman: Ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm. Artinya: “Tunjukilah kami jalan yang lurus.” (QS. Al-Fatihah: 6).
Ayat yang singkat ini sesungguhnya mengandung makna yang sangat luas. Manusia tidak sekadar meminta petunjuk untuk mengetahui mana yang benar dan salah, tetapi juga memohon kemampuan untuk memilih, menjalani, dan mempertahankan kebenaran tersebut dalam seluruh kehidupannya.
Jalan lurus bukan hanya menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Allah, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap hubungan antarmanusia. Kejujuran, keadilan, amanah, kasih sayang, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada mereka yang lemah merupakan bagian dari nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh manusia yang menempuh jalan kebenaran.
Dalam kehidupan berbangsa, makna tersebut menjadi sangat relevan. Sebuah negara membutuhkan arah moral yang jelas dalam menentukan kebijakan, mengelola kekuasaan, mendistribusikan kekayaan, dan melayani rakyatnya.
Negara mungkin memiliki sumber daya alam yang melimpah, sistem pemerintahan yang lengkap, dan berbagai program pembangunan yang ambisius. Namun, tanpa integritas dan keadilan, seluruh potensi tersebut tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Shirathal Mustaqim dapat dipahami sebagai kompas etika yang mengingatkan bahwa kemajuan bangsa harus dibangun di atas jalan yang benar. Kemajuan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan teknologi, melainkan juga kualitas moral, keadilan sosial, dan martabat manusia.
Namun, ada hal penting yang perlu ditegaskan. Tidak seorang pun, termasuk pemegang kekuasaan, boleh mengklaim bahwa seluruh tindakannya pasti merupakan representasi jalan Tuhan. Shirathal Mustaqim justru menuntut kerendahan hati untuk senantiasa mengevaluasi diri, menerima kritik, mengakui kekeliruan, dan memperbaiki kebijakan yang belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dengan demikian, jalan lurus bukanlah legitimasi atas kekuasaan, melainkan ukuran moral untuk menilai bagaimana kekuasaan dijalankan.
Bersama Satukan Bangsa: Persatuan yang Berlandaskan Kebenaran
Tema Tanwir Muhammadiyah, “Bersama Satukan Bangsa”, mengandung pesan bahwa persatuan Indonesia merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, pelaku ekonomi, dan masyarakat sipil mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merawat keutuhan nasional.
Al-Qur’an memberikan landasan penting mengenai kehidupan bersama. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Pesan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dihapuskan, melainkan kenyataan kehidupan yang perlu dikelola melalui penghormatan, kerja sama, dan kemuliaan akhlak.
Indonesia merupakan bangsa yang dibangun dari keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan tradisi. Perbedaan tersebut telah menjadi bagian dari identitas kebangsaan yang dipersatukan melalui Pancasila, konstitusi, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Akan tetapi, persatuan tidak boleh dimaknai sekadar keseragaman pandangan. Bangsa yang bersatu bukanlah bangsa yang seluruh rakyatnya selalu menyetujui setiap keputusan pemerintah. Persatuan justru memerlukan ruang dialog, kebebasan menyampaikan pendapat, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesediaan mencari titik temu.
Dalam konteks ini, Shirathal Mustaqim memberikan arah terhadap makna persatuan. Jalan lurus menghendaki persatuan yang berlandaskan kebenaran, bukan persatuan yang dibangun atas ketakutan atau kepentingan sesaat.
Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab bukanlah ancaman terhadap persatuan. Sebaliknya, kritik dapat menjadi bagian dari ikhtiar menjaga bangsa agar tidak menyimpang dari cita-cita konstitusionalnya. Persatuan sejati juga tidak mungkin tumbuh apabila sebagian masyarakat merasa tertinggal, diperlakukan tidak adil, atau kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara.
Oleh sebab itu, ajakan “Bersama Satukan Bangsa” harus diterjemahkan menjadi upaya memperkuat rasa keadilan dan kesetaraan sebagai sesama warga negara. Seluruh rakyat harus merasakan bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang memberikan kesempatan dan perlindungan secara adil.
Jalan Lurus Melawan Keserakahan dan Ketidakadilan
Salah satu pesan penting Presiden Prabowo dalam Tanwir Muhammadiyah adalah perlunya melawan keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kekayaan bangsa belum sepenuhnya dinikmati rakyat. Pesan ini berkaitan erat dengan konsep Shirathal Mustaqim.
Dalam perspektif Islam, keserakahan merupakan salah satu penyakit moral yang dapat merusak kehidupan individu maupun masyarakat. Keserakahan mendorong manusia mengumpulkan kekayaan tanpa memperhatikan hak orang lain. Dalam kehidupan bernegara, penyakit tersebut dapat menjelma menjadi korupsi, penyalahgunaan jabatan, monopoli sumber daya, serta penguasaan ekonomi oleh kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Al-Qur’an memberikan prinsip bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7). Prinsip tersebut mengandung pesan tentang keadilan distribusi dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan kekayaan.
Sejalan dengan itu, Haedar Nashir dalam Tanwir Muhammadiyah mengingatkan bahwa persatuan akan sulit diwujudkan apabila ketimpangan ekonomi terus melebar. Kesenjangan yang terlalu besar berpotensi melahirkan ketidakpercayaan dan konflik sosial.
Pandangan ini sangat relevan dengan keadaan Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah seharusnya menjadi modal bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Namun, pertanyaan mendasar yang harus terus diajukan adalah sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dinikmati secara merata?
Kemajuan tidak boleh hanya dinilai dari angka pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu, pelayanan kesehatan, pekerjaan layak, pangan yang cukup, dan kehidupan yang bermartabat.
Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, kepulauan, pedalaman, dan daerah tertinggal, kehadiran negara harus dirasakan melalui pelayanan publik yang berkualitas dan kesempatan ekonomi yang setara.
Persatuan Indonesia akan semakin kokoh ketika masyarakat di berbagai daerah merasakan manfaat pembangunan secara nyata. Karena itu, menjalankan Shirathal Mustaqim dalam bidang ekonomi berarti memastikan bahwa kekayaan negara dikelola secara amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Pemberantasan korupsi, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan bukan sekadar program teknokratis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam kehidupan kebangsaan.
Politik Kebangsaan yang Berkeadaban
Tantangan lain dalam merawat persatuan bangsa adalah praktik politik yang terlalu berorientasi pada perebutan kekuasaan. Demokrasi yang semestinya menjadi sarana memperjuangkan kepentingan rakyat terkadang justru diwarnai persaingan yang tidak sehat, polarisasi, dan kepentingan kelompok.
Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, apabila perbedaan tersebut berubah menjadi permusuhan, penyebaran fitnah, dan kebencian, maka demokrasi dapat kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana membangun kehidupan bersama.
Dalam konteks ini, Shirathal Mustaqim mengandung pesan penting tentang integritas kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hak istimewa untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan di antara manusia ditetapkan secara adil. Prinsip tersebut sangat penting dalam kehidupan politik modern. Pemimpin harus menghadirkan keteladanan, mengutamakan kepentingan rakyat, menghormati hukum, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.
Politik yang lurus bukan berarti politik tanpa perbedaan, melainkan politik yang menempatkan kepentingan bangsa di atas ambisi pribadi. Dalam kerangka itu, semangat “Bersama Satukan Bangsa” menuntut kedewasaan seluruh elite politik.
Persaingan harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, sedangkan kemenangan politik tidak boleh dimaknai sebagai kesempatan menyingkirkan kelompok yang berbeda.
Bagi masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah, komitmen terhadap persatuan juga harus disertai keberanian menyampaikan pandangan kritis secara santun dan bertanggung jawab. Kerja sama dengan pemerintah dalam kebajikan merupakan sesuatu yang penting.
Namun, kerja sama tersebut tidak boleh menghilangkan independensi moral untuk mengingatkan ketika muncul kebijakan yang bertentangan dengan keadilan dan kepentingan masyarakat. Justru dalam keseimbangan antara kerja sama dan kritik konstruktif itulah kehidupan demokrasi dapat semakin sehat.
Muhammadiyah dan Jalan Pencerahan Bangsa
Sejarah panjang Muhammadiyah menunjukkan bahwa persatuan dan kemajuan bangsa tidak cukup dibangun melalui pernyataan, melainkan membutuhkan kerja nyata yang berkelanjutan. Sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 1912, Muhammadiyah menempatkan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat sebagai sarana dakwah dan transformasi kehidupan.
Gerakan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa ajaran Islam harus menghadirkan manfaat bagi kehidupan manusia. Nilai agama tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan atau ritual, tetapi mesti diwujudkan melalui amal yang memberikan dampak sosial.
Salah satu inspirasi penting gerakan Muhammadiyah adalah Surah Al-Ma’un, yang mengingatkan bahwa keberagamaan dapat kehilangan makna apabila tidak disertai kepedulian kepada anak yatim dan orang miskin. Spirit Al-Ma’un memperlihatkan hubungan erat antara kesalehan spiritual dan tanggung jawab sosial. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membangun masyarakat yang berkemajuan.
Dalam konteks Tanwir 2026, spirit tersebut menjadi semakin relevan. Menyatukan bangsa bukan hanya tugas para pemimpin negara, tetapi juga tanggung jawab organisasi masyarakat untuk menghadirkan pelayanan dan pemberdayaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah harus terus melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, kompeten, dan memiliki kesadaran kebangsaan. Rumah sakit dan lembaga pelayanan kesehatan harus menjadi tempat yang menghadirkan kemanusiaan. Sementara program pemberdayaan ekonomi perlu memperkuat kemandirian masyarakat.
Pendidikan karakter, etika digital, penguatan toleransi, serta kemampuan berpikir kritis harus menjadi bagian dari agenda pencerahan. Terlebih pada era media sosial, persatuan bangsa menghadapi tantangan berupa informasi palsu, provokasi, dan ujaran kebencian.
Kemajuan teknologi komunikasi seharusnya memudahkan manusia saling memahami, bukan mempercepat penyebaran prasangka. Di sinilah konsep Shirathal Mustaqim memperoleh dimensi baru. Jalan lurus pada era digital berarti keberanian mempertahankan kejujuran, memeriksa kebenaran informasi, dan tidak menjadikan teknologi sebagai alat permusuhan.
Muhammadiyah dengan jaringan pendidikan dan dakwahnya memiliki modal sosial yang besar untuk memperkuat kesadaran tersebut.
Dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Kebangsaan
Ada satu persoalan mendasar yang patut menjadi bahan perenungan bersama. Mengapa masyarakat yang begitu dekat dengan simbol dan aktivitas keagamaan masih menghadapi persoalan korupsi, ketidakjujuran, ketimpangan, dan konflik sosial?
Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk meragukan pentingnya kehidupan beragama, melainkan mengingatkan bahwa keberagamaan harus melahirkan perubahan perilaku.
Setiap hari umat Islam memohon petunjuk agar berada di jalan yang lurus. Akan tetapi, permohonan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi seorang pemimpin, jalan lurus berarti menjalankan amanah dan menolak korupsi. Bagi aparatur negara, jalan lurus berarti memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Bagi pelaku usaha, jalan lurus berarti mencari keuntungan tanpa merampas hak orang lain.
Bagi pendidik, jalan lurus berarti membangun ilmu pengetahuan sekaligus karakter. Bagi masyarakat, jalan lurus berarti menghormati perbedaan, menjaga persaudaraan, dan tidak mudah menyebarkan kebencian.
Dengan demikian, Shirathal Mustaqim perlu diterjemahkan dari kesalehan individual menjadi kesalehan sosial dan kebangsaan. Kesalehan kebangsaan adalah kesadaran bahwa mencintai tanah air harus dibuktikan dengan menjaga kepentingan bersama, menaati hukum yang adil, merawat lingkungan, membantu sesama, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat.
Bangsa yang maju tidak cukup hanya memiliki penduduk yang cerdas secara intelektual. Bangsa juga membutuhkan manusia yang memiliki integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral.
Tanpa kualitas tersebut, ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk manipulasi, teknologi dapat menjadi sarana eksploitasi, dan kekuasaan dapat berubah menjadi alat penindasan. Sebaliknya, ketika nilai agama, kecerdasan, dan kebangsaan berjalan bersama, pembangunan akan memiliki fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Bersatu dalam Kebenaran, Bergerak Menuju Kemajuan
Tanwir Muhammadiyah 2026 menghadirkan dua pesan yang saling melengkapi. Shirathal Mustaqim mengingatkan tentang pentingnya arah yang benar, sementara “Bersama Satukan Bangsa” menegaskan perlunya kebersamaan dalam menempuh perjalanan menuju cita-cita nasional.
Keduanya mengajarkan bahwa bangsa yang besar tidak cukup hanya memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan sumber daya alam. Bangsa juga harus mempunyai kompas moral yang menuntun seluruh potensi tersebut kepada keadilan dan kesejahteraan.
Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang benar-benar maju apabila persatuannya rapuh, kekayaannya hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat, dan kekuasaannya kehilangan orientasi pengabdian.
Sebaliknya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi bangsa berkemajuan apabila seluruh komponennya bersedia menempatkan kebenaran di atas kepentingan, keadilan di atas keserakahan, dan persaudaraan di atas permusuhan.
Pesan Tanwir di Palu pada akhirnya merupakan ajakan untuk melakukan perenungan sekaligus pembaruan moral dalam kehidupan kebangsaan. Sebab, bangsa yang bersatu belum tentu berjalan di jalan yang benar. Namun, bangsa yang bersatu dalam kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan memiliki fondasi yang kokoh untuk mencapai kemajuan.
Itulah makna mendalam Shirathal Mustaqim dalam semangat “Bersama Satukan Bangsa”: menyatukan langkah, meluruskan arah, dan memastikan bahwa seluruh ikhtiar pembangunan bermuara pada kemaslahatan rakyat.
Dari Palu, Muhammadiyah kembali mengingatkan bahwa kemajuan Indonesia harus diperjuangkan bersama, melalui jalan yang lurus, dengan hati yang bersih, dan orientasi pengabdian yang tulus.
Dian Sandi Utama, S.E.I., M.M., M.Pd. – (Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Utara & Dosen Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan)

