TARAKAN, MK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan kepada masyarakat dalam kegiatan reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari ketua RT, perwakilan serikat buruh, tokoh masyarakat hingga warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan.
Syamsuddin menjelaskan, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan regulasi yang telah selesai dibahas DPRD Kaltara. Sebelum ditetapkan dengan nama tersebut, rancangan peraturan daerah itu sempat menggunakan judul Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Namun, berdasarkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri, judul regulasi tersebut kemudian direvisi menjadi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
“Awalnya perda ini namanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Tetapi, oleh Kemendagri kita diminta untuk merevisi nama atau judulnya. Jadi, judul perda ini adalah Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” kata Syamsuddin.
Politisi PKS itu menegaskan, perubahan judul tidak menghilangkan substansi perlindungan terhadap tenaga kerja lokal yang menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan perda tersebut.(**)

