Jakarta, MK – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyediakan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Rencananya dana ini akan digunakan untuk proses awal pembangunan ibu kota baru yang akan mulai dibangun pada tahun ini.
Ia menjelaskan, anggaran ini tersebar di sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyiapkan infrastruktur dasar di Kalimantan Timur.
“Belanja Kementerian PUPR, Kemenhub, KLHK, Kementerian ATR, itu sebesar Rp800 miliar dan dana belanja PDF (project development fund) Rp900 miliar yang sifatnya non K/L,” kata dia dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk pemindahan ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Ini terdiri Rp89,4 triliun dari APBN, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan Rp123,2 triliun dari swasta.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas optimistis pembangunan Istana Negara di ibu kota baru akan rampung pada 2024. Pasalnya, groundbreaking atau peletakan batu pertama bakal dilaksanakan tahun ini.
“Kita optimistis, mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-groundbreaking pada tahun ini. Jadi, 17 Agustus 2024 nanti presiden bisa melaksanakan 17 Agustusan di ibu kota negara baru,” kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan resmi, Kamis, 1 April 2021.
Untuk pembangunan Istana Negara, Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelaraskan materi Rencana Induk Ibu Kota Negara dan Urban Design Ibu Kota Negara. (medcom)
