TARAKAN – Tim Kerja Konsolidasi Sejarah Pembentukan Kalimantan Utara (Kaltara) dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara untuk melaporkan hasil kerja sekaligus menyampaikan rencana langkah lanjutan dalam upaya pelestarian sejarah berdirinya provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Tim ini merupakan gabungan dari berbagai unsur pelaku sejarah yang pernah terlibat langsung dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kaltara, mulai dari fase mahasiswa, Aliansi Utara, Presidium, hingga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB).
Dewan Penasehat Tim, H. Safri, menjelaskan bahwa pembentukan tim tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali para tokoh dan pejuang yang berperan langsung dalam proses panjang lahirnya Kaltara.
“Dengan terbentuknya tim ini, kita ingin menyatukan kembali para pejuang yang pernah berjuang membentuk Kaltara hingga akhirnya disahkan dalam rancangan undang-undang. Tim ini terdiri dari orang-orang yang benar-benar terlibat sejak awal,” ujar H. Safri, Senin (10/11/2025).
Menurut penjelasan tim, sejarah perjuangan pembentukan Kaltara terbagi dalam lima fase penting.
Fase pertama adalah fase mahasiswa sebagai penggagas awal ide pemekaran Kalimantan Utara. Fase kedua yakni terbentuknya Aliansi Utara, yang diprakarsai oleh almarhum dr. Yusuf SK ketika menjabat Wali Kota Tarakan bersama sejumlah kepala daerah dalam pertemuan di Pulau Derawan.
Selanjutnya, fase ketiga ditandai dengan terbentuknya Presidium Kalimantan Utara yang mempertemukan berbagai tokoh untuk menyatukan langkah perjuangan. Fase keempat muncul dari KNPI, yang membentuk Tim Percepatan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan aktif mendorong gerakan pemekaran di kabupaten/kota seperti Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung.
Fase kelima yaitu lahirnya Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB), yang diketuai oleh almarhum H. Dr. Yusuf SK dengan sekretaris almarhum Pelipus Gaing. Melalui MKB inilah perjuangan pembentukan Kaltara mencapai puncaknya hingga disahkan menjadi provinsi otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 25 Oktober 2012.
“Lima fase perjuangan ini menjadi fondasi sejarah lahirnya Kaltara. Maka dari itu, tim konsolidasi ini beranggotakan para pelaku langsung dari seluruh fase tersebut, dari penggagas hingga tokoh yang menyaksikan disahkannya Kaltara dalam undang-undang,” jelas H. Safri.
Dalam rapat pertama yang digelar di Sekretariat Tim, Jl. Hasanuddin II No.47 RT 26, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, telah ditunjuk Bung Alisadat, SE sebagai Ketua Tim dan Rustam Bade, SE sebagai Sekretaris.
Beberapa nama lain yang masuk dalam struktur antara lain Amir Hamzah, ST., MT., Abd. Hadi, SH., Zainudin, SE., Dr. Ismit Mado, ST., MT., Hariansyah Budiman, SE., Armansyah, S.Pi., Mahmut, SE., serta dr. Ari Yusnita, yang merupakan putri almarhum dr. Yusuf SK.
Tim ini berencana menggelar seminar bedah buku sejarah pembentukan Kaltara, yang akan menghadirkan berbagai tokoh penting, baik lokal maupun nasional.
Para tim Kerja Konsolidasi Sejarah Pembentukan Kaltara saat melakukan rapat di Sekretariat.
“Dalam seminar nanti, kita akan melibatkan tokoh-tokoh seperti Ganjar Pranowo yang saat itu juga di Komisi II DPR RI, Rias Rasyid selaku staf ahli MKB, akademisi lokal, dan beberapa kepala daerah yang ikut berperan dalam perjuangan berdirinya Kaltara,” terang H. Safri.
Seminar tersebut menjadi langkah awal menuju penyusunan buku sejarah resmi pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, tim juga merencanakan agar hasil dokumentasi sejarah ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dewan Majelis Pemberi Penghargaan, yakni lembaga yang akan memberikan penghormatan kepada para tokoh dan pejuang pembentukan Kaltara.
Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan akademisi Universitas Borneo Tarakan, yang akan dilibatkan sebagai tim pakar guna memastikan keakuratan data sejarah.
“Tim ini tidak hanya berhenti pada seminar saja, tetapi berkelanjutan. Kami ingin perjuangan ini menjadi bagian dari sejarah resmi daerah dan menjadi pembelajaran bagi generasi penerus,” ungkapnya.
H. Safri juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Utara atas dukungan terhadap inisiatif pelestarian sejarah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi Gubernur Kaltara yang begitu mendukung dan membackup kegiatan ini. Dukungan beliau adalah bentuk penghargaan bagi para pelaku sejarah yang telah berjuang membentuk Kaltara,” tambahnya.
Ali Sadat selaku Ketua Tim Kerja Konsolidasi juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Tim Konsolidasi Sejarah Pembentukan Kaltara akan melakukan audiensi dengan Gubernur untuk memaparkan progres dan rencana kegiatan ke depan.
“Setelah pertemuan dengan Gubernur, kami akan memulai konsolidasi ke seluruh wilayah seperti Tarakan, Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung, untuk menghimpun data dan mempertemukan kembali para pelaku sejarah yang masih ada,” Pungkas Ali Sadat.
