Bulungan, MK – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat, A.Md mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Cetak Sawah se-Kalimantan yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Sabtu (6/6).
Dalam rakor, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto mengungkapkan, Survei Investigasi Desain (SID) program cetak sawah di Kalimantan pada 2026 telah mencapai 16.450 hektare atau terealisasi 100 persen.
Dijelaskan, dari Data Sistem Informasi Cetak Sawah (SICS) Kementan, pelaksanaan program terbagi dalam dua skema utama, yakni swakelola seluas 14.726,25 hektare atau 89,52 persen dan paket penyedia seluas 1.724,70 hektare atau 10,48 persen.
Pada skema paket penyedia, Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang telah menuntaskan penayangan paket secara penuh seluas 1.724,70 hektare atau 100 persen dari alokasi tersebut.
Seluruh paket di Kalimantan Selatan telah memasuki tahapan pengadaan, mulai dari penawaran, evaluasi, penetapan pemenang, surat penunjukan penyedia arang/jasa (SPPBJ), hingga kontrak e-katalog, yang menandakan proses administrasi telah berjalan lengkap.
Sementara, di Kalimantan Tengah, dari total 9.192,36 hektare seluruhnya dilaksanakan melalui swakelola, sementara Kalimantan Timur dengan 3.342,07 hektare juga sepenuhnya swakelola, serta Kalimantan Utara dengan 2.191,82 hektare masih didominasi skema yang sama dengan sebagian progres surat perintah mulai kerja (SPMK) pada 1.389,00 hektare.
Secara keseluruhan, tahapan pre-construction meeting (PCM) telah mencapai 100 persen, sementara mutual check awal (MC-0) mencapai 16.095,34 hektare atau 97,84 persen, yang menunjukkan kesiapan teknis lapangan hampir sepenuhnya matang.
Selain itu, surat perintah mulai kerja (SPMK) pada skema penyedia telah diterbitkan pada 1.369,09 hektare sebagai tanda dimulainya pelaksanaan awal pekerjaan fisik di sejumlah titik prioritas.
Hermanto menegaskan percepatan program dilakukan melalui penguatan proses pengadaan, percepatan penyerahan jaminan pelaksanaan, serta monitoring harian dan evaluasi paralel untuk memastikan ketepatan waktu pelaksanaan.
“Keberhasilan program cetak sawah 2026 membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kelancaran mobilisasi alat dan bahan, pendampingan calon petani calon lokasi (CPCL), serta pengawasan lintas pihak guna mendukung percepatan realisasi fisik dan penguatan ketahanan pangan,” ujarnya. (**)
