Foto: Penandatanganan NPHD Pemkab Bulungan dan Bawaslu Bulungan.
TANJUNG SELOR – Bawaslu Kabupaten Bulungan, telah secara resmi, mennadatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Total anggaran yang digelontorkan oleh pemkab Bulungan, senilai 7.366.232.000. Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2023 dan APBD tahun 2024.
Ketua Bawaslu Bulungan, Dwi Suprapto saat dikonfirmasi mengatakan penandatanganan NPHD telah dilaksanakan, antara Bawaslu dengan Pemkab Bulungan, beberapa waktu lalu.
Perjanjian dana hibah tersebut, telah resmi berlaku sejak ditandatangani bersama antara kedua belah pihak, sampai dengan tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
Bawaslu, kata dia bertindak sebagai pihak kedua dan dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa, dengan tetap berlandasakan pada rencana kebutuhan biaya dan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan, untuk melaksanakan pengawasan pemilihan kepala daerah.
“Dana hibah tersebut dicairkan dengan mekanisme dua tahap,” jelasnya.
Tahap pertama, dicairkan sekitar 2.946.492.800. Pencairan dana tersebut maksimal 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD.
Kemudian, tahap kedua senilai Rp 4.419.739.200. Anggaran tahap kedua dicairkan paling lambat sembilan bulan sebelum hari pemungutan suara.
“Jadi, total anggaran tersebut sebanyak 7.366.232.000,”tukasnya.
Selain itu, Bawaslu Bulungan juga mendapatkan gelontorkan anggaran dari Bawaslu Kaltara, sekitar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan pengawasan setiap tahapan pilkada tahun 2024.
Bawaslu menilai, alokasi anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah daerah tergolong ideal, untuk menopang kebutuhan selama pelaksanaan tahapan pilkada berlangsung. (*)
