Nunukan, MK – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri meminta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Nunukan saat peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota BPD Kabupaten Nunukan periode 2026–2034 dari enam kecamatan, yakni Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis, Tulin Onsoi, Sembakung Atulai, dan Lumbis Ogong, yang berlangsung di Kecamatan Tulin Onsoi, Sabtu (7/11/2026).
Dalam sambutannya, Irwan Sabri menegaskan bahwa jabatan anggota BPD merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan pemerintah.
Oleh karena itu, sumpah atau janji yang telah diucapkan tidak boleh hanya menjadi bagian dari seremoni pelantikan, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Jabatan saudara merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu, saya berharap anggota BPD yang baru saja dilantik benar-benar menghayati sumpah atau janji yang telah diucapkan dan melaksanakan tugas serta kewenangannya dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa jabatan sebagai anggota BPD bukanlah kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan tanggung jawab untuk menjadi wakil masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warga desa.
“Dengan jabatan yang saudara miliki, bukan berarti saudara akan memperoleh kemudahan dan keuntungan dari jabatan tersebut. Justru saudara harus mampu menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang berkembang dengan baik bagi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan,” ujarnya.
Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh anggota BPD menempatkan kepentingan dan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Jadikanlah pelayanan terhadap masyarakat desa itu sebagai kewajiban saudara, bukan sebaliknya, pelayanan dijadikan sebagai sumber pendapatan,” pesannya.
Lebih lanjut, Irwan Sabri menyampaikan sejumlah arahan yang harus menjadi pedoman anggota BPD dalam menjalankan tugas. Pertama, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai fungsi, kewenangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, membangun komunikasi yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah desa. Menurutnya, BPD merupakan mitra pemerintah desa sehingga koordinasi, konsultasi, dan kerja sama perlu terus diperkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.
“Sebagai anggota BPD, saudara merupakan mitra pemerintah. Untuk itu, saudara harus dapat membangun dan membina komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergi dengan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa,” jelasnya.
Ketiga, Bupati meminta anggota BPD bersama kepala desa memahami dan mengikuti seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD).
Hal ini penting agar penggunaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat, anggota BPD diharapkan terus meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap berbagai regulasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan Dana Desa (DD) dan ADD, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menilai pemahaman terhadap regulasi menjadi hal penting agar setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan di tingkat desa dapat berjalan sesuai aturan serta memenuhi prinsip akuntabilitas.
Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap anggota BPD periode 2026–2034 dapat menjalankan amanah secara optimal, menjadi jembatan aspirasi masyarakat, serta membangun kemitraan yang baik dengan pemerintah desa.
Dengan sinergi dan tanggung jawab bersama, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan semakin baik, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. (**)
