TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk membahas percepatan penanganan ruas Jalan Provinsi Lembudud–Long Layu–Binuang.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (14/7/26), menjadi forum penyampaian aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih membutuhkan penanganan serius.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kaltara, H. Muddain, ST., didampingi Wakil Ketua I H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL., dan Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd. Sejumlah anggota DPRD juga hadir, di antaranya Listiani, Arming, SH., Ruman Tumbo, SH., Pdt. Robenson Tadem, Hendri Tuwi, SE., M.Si., serta H. Saleh.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas PUPR dan Perkim, Badan Pengelolaan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta tokoh masyarakat dan kepala desa dari Kecamatan Krayan Selatan.
Dalam RDP, H. Muddain menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan memiliki arti strategis, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dalam mendukung konektivitas, pelayanan publik, distribusi logistik, aktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
“Persoalan jalan di Krayan tidak boleh dipandang sebagai persoalan daerah semata, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD akan terus mengawal agar pembangunan ini menjadi prioritas pemerintah,” ujar H. Muddain.
Menurutnya, DPRD Kaltara akan berupaya memperjuangkan dukungan anggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah pusat juga akan diperkuat guna mendorong percepatan penanganan ruas jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat Krayan.
Dalam pembahasan, turut muncul gagasan untuk mengkaji perubahan desain konstruksi pada sejumlah ruas jalan. Salah satu opsi yang dibahas adalah penggunaan konstruksi agregat atau pengerasan jalan pada ruas tertentu sebagai alternatif dari konstruksi beraspal.
Opsi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk memperluas cakupan penanganan infrastruktur dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan kondisi lapangan. Namun, penerapannya tetap memerlukan kajian teknis serta penyesuaian terhadap ketentuan pembangunan jalan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen bersama untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, berharap Pemerintah Provinsi Kaltara dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai agar kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di Krayan dapat ditangani secara bertahap dan terukur.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat Krayan Selatan menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi akibat kondisi jalan yang belum memadai. Kondisi tersebut antara lain berdampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, akses pendidikan dan kesehatan, serta aktivitas perekonomian.
Menindaklanjuti hasil RDP, DPRD Kaltara akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltara, BPJN, dan kementerian terkait. DPRD juga berencana menjadwalkan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Krayan.
H. Muddain menegaskan, DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga terdapat langkah konkret dalam penanganan infrastruktur di kawasan tersebut.
“Kami berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga terwujud solusi nyata. Pembangunan infrastruktur perbatasan merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan Kalimantan Utara,” pungkasnya.
