Bulungan, MK – Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum Komisi II DPRD Kabupaten Bulungan yang membahas penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan area Water Injection Plant (WIP) dan Main Gathering Station (MGS) di Desa Bunyu Barat.
Rapat tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagai forum untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, serta berbagai masukan terkait proses pembebasan lahan yang masih memerlukan penyelesaian. Melalui dialog yang terbuka, DPRD Kabupaten Bulungan berupaya menjembatani komunikasi antar pihak agar tercapai solusi yang adil dan dapat diterima bersama.
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen untuk menjalankan fungsi fasilitasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Rapat dengar pendapat ini menjadi ruang komunikasi bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan secara terbuka. Kami berharap setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah, dengan tetap mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan bersama,” ujar Riyanto.
Menurutnya, penyelesaian pembebasan lahan tidak hanya berkaitan dengan percepatan pembangunan proyek strategis, tetapi juga harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang terdampak.
“DPRD Kabupaten Bulungan berkomitmen mengawal proses ini agar berjalan secara transparan dan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Dialog yang konstruktif merupakan kunci untuk menemukan titik temu dalam setiap permasalahan,” tambahnya.
Melalui rapat tersebut, DPRD Kabupaten Bulungan berharap seluruh proses penyelesaian pembebasan lahan dapat berlangsung dengan baik, sehingga pembangunan fasilitas WIP dan MGS di Desa Bunyu Barat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (Fy/red)
