JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional lembaga dalam mengevaluasi kinerja dan menetapkan sejumlah keputusan strategis.
Sidang paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI, pengesahan keputusan DPD RI, serta penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan kepada Pimpinan DPD RI.
Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, mengatakan sidang paripurna merupakan forum penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan berjalan sesuai dengan amanat konstitusi serta tetap berpihak pada kepentingan daerah.
“Sidang Paripurna ini menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan fungsi kelembagaan DPD RI. Setiap laporan dan keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja lembaga dalam memperjuangkan aspirasi daerah,” ujar Hasan Basri.
Menurut senator asal Kalimantan Utara itu, transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antarlembaga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang semakin baik.
Ia menilai setiap alat kelengkapan DPD RI memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Hasan Basri berharap hasil Sidang Paripurna ke-11 dapat memperkuat komitmen seluruh anggota DPD RI dalam menjalankan amanah konstitusi sekaligus meningkatkan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Semoga seluruh rangkaian sidang ini semakin memperkuat sinergi, akuntabilitas, dan komitmen DPD RI dalam menjalankan amanah konstitusi demi menghadirkan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Sidang Paripurna ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 menjadi salah satu agenda resmi DPD RI dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas kelembagaan sekaligus menetapkan berbagai keputusan yang mendukung optimalisasi peran DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional.
