Jakarta, MK – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi nasional menjelang pelaksanaan The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting di Cebu, Filipina, pada Juli 2026.
Dalam rapat koordinasi persiapan keikutsertaan Indonesia pada forum tersebut, Ditjen Bina Adwil menyinggung soal pengembangan smart city di Indonesia harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi masing-masing daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, yang di wakili oleh Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Amran saat membacakan paparan dalam rapat koordinasi persiapan menghadiri The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026.
“Smart city bukan soal menyeragamkan teknologi, tetapi bagaimana inovasi yang dibangun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai konteks daerah masing-masing,” ujar Amran.
Ia mencatat sejumlah kota anggota ASCN Indonesia telah menghadirkan inovasi pelayanan publik digital yang inklusif. Misalnya, Jakarta mengembangkan layanan publik digital terintegrasi, Banyuwangi melalui program Smart Kampung, Makassar dengan layanan publik berbasis teknologi, serta Sumedang melalui penguatan digitalisasi desa.
Selain itu, Semarang berhasil mengembangkan strategi kota tangguh berbasis mitigasi risiko, sementara Denpasar memperkuat pariwisata digital dan ekonomi kreatif yang didukung konsep green mobility serta pelestarian budaya lokal.
Menurutnya, keberhasilan smart city tidak diukur dari kecanggihan teknologi semata, melainkan sejauh mana inovasi tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses layanan publik, serta menciptakan tata kelola perkotaan yang efektif dan berkelanjutan.
Melalui partisipasi dalam forum ASCN 2026, Indonesia optimistis dapat menghadirkan model pengembangan kota cerdas yang inklusif, adaptif, dan relevan, sekaligus menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di kawasan ASEAN.
(PRI)
