TANA TIDUNG – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah program pembangunan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Tana Tidung, Rabu (15/4/26).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah provinsi berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Monitoring dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ, H. Alimuddin, S.T., H. Hamka, S.IP., M.H., dan Herman, S.Pi. Tim melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah proyek dan program di sektor pendidikan serta infrastruktur.
Di sektor pendidikan, Pansus meninjau SMK Negeri 1 Tana Tidung untuk melihat pengadaan perangkat komputer yang menjadi bagian dari dukungan terhadap pembelajaran berbasis teknologi.
Tim kemudian meninjau pembangunan ruang kelas dan fasilitas Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di SLB Negeri Tana Tidung. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi dan realisasi fasilitas yang dibangun melalui program pemerintah daerah.
Sementara di sektor infrastruktur, Pansus meninjau pembangunan Jalan Trans Kalimantan Utara menuju Tideng Pale. Ruas jalan tersebut menjadi salah satu infrastruktur yang dinilai penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Tana Tidung.
Selain itu, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah ruas jalan turut menjadi objek monitoring. Program tersebut berkaitan dengan penyediaan fasilitas penerangan bagi masyarakat dan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
H. Alimuddin mengatakan, peninjauan lapangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program secara langsung, sekaligus memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata dan tidak hanya sebatas laporan administratif,” ujarnya.
Herman menyampaikan, hasil monitoring lapangan akan menjadi salah satu bahan evaluasi Pansus dalam pembahasan LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, catatan yang diperoleh dari lapangan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun evaluasi dan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Sementara itu, H. Hamka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap program yang menggunakan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan ini menjadi bentuk komitmen kami agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui monitoring tersebut, DPRD Kaltara berharap pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tana Tidung dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun manfaatnya bagi masyarakat.
Hasil peninjauan selanjutnya menjadi bagian dari bahan pembahasan Pansus LKPJ dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
