TANJUNG SELOR, MK – Perbedaan wilayah administrasi kependudukan dengan lokasi usaha menjadi salah satu persoalan dalam penyaluran bantuan bagi nelayan dan petambak di Kaltara. Kondisi ini terjadi ketika warga yang tercatat sebagai penduduk Tarakan justru menjalankan usaha tambak di wilayah perairan Bulungan.
Anggota DPRD Kaltara, H. Hamka menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan konstituen lintas wilayah. Nelayan maupun petambak memiliki KTP Tarakan, sesuai daerah asal dan domisili administrasinya, tetapi lokasi usaha mereka berada di wilayah kabupaten lain. “Ada masyarakat yang secara administrasi ber-KTP Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Bulungan,” jelas Hamka.
Menurutnya, perbedaan tersebut dapat menjadi kendala ketika pemerintah menyalurkan bantuan usaha berdasarkan wilayah administrasi maupun kewenangan daerah. Sebab, program bantuan harus memperhatikan ketentuan penerima manfaat dan wilayah sasaran agar penyalurannya tepat. Hamka menilai persoalan lintas wilayah tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah agar masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan pertambakan tidak kesulitan mengakses program pemberdayaan.
“Kondisi seperti ini perlu dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap persoalan administrasi dan batas kewenangan tidak menghambat upaya peningkatan kesejahteraan nelayan maupun petambak. Terlebih, sektor perikanan dan pertambakan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat yang perlu didukung melalui program pemerintah. “Jangan sampai masyarakat yang memiliki usaha di wilayah berbeda justru kesulitan mendapatkan akses bantuan,” pungkasnya.(**)

