Polemik Jalan Gajah Mada Tarakan, Ini Tanggappan DPRD Kaltara

by Admin Kaltara

​TARAKAN, MK – Polemik ruas jalan Gajah Mada di Kota Tarakan mendapat tanggapan dari anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong, ia mendesak agar kewenangan perbaikan dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tarakan apabila Pemerintah Provinsi Kaltara memang tidak sanggup menanganinya.

 

​Menurut Yancong, jalan tersebut merupakan ruas utama dan salah satu wajah Kota Tarakan yang berada di bawah kewenangan provinsi.

 

“Komisi III DPRD Kaltara sudah melakukan peninjauan ke lapangan bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM), serta menyampaikan dukungan penuh, hingga kini belum terlihat aksi perbaikan di lokasi,” ungkap Yancong.

 

​Yancong menjelaskan, berbagai keluhan warga terkait kondisi Jalan Gajah Mada sudah berulang kali disuarakan, baik dalam rapat-rapat maupun rapat paripurna. Namun, ketiadaan tindak lanjut membuat pihaknya di tingkat provinsi merasa malu serta berada dalam posisi dilematis.

 

​“Terkait informasi adanya surat pengembalian status jalan dari pemerintah kota agar kembali menjadi kewenangan kota, Yancong menyebut dirinya telah mengonfirmasi hal tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, namun Sekda mengaku belum mengetahui keberadaan surat tersebut” jelasnya.

 

Persoalan ini sejatinya bertumpu pada kemauan dalam menjalankan kewenangan. “Opsi pengembalian kewenangan ke kota lebih masuk akal ketimbang provinsi membiarkan jalan terus rusak tanpa perbaikan,” pungkasnya.(**)

Related Articles

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses