Nunukan, MK – Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan menggelar rapat tindak lanjut asistensi Pohon Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bappeda Litbang Lantai 2 dengan melibatkan tim asistensi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah.
Rapat ini merupakan fase penting untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis daerah dapat dijabarkan ke dalam kinerja individu maupun unit kerja secara logis dan terukur. Melalui sinkronisasi yang tepat menggunakan instrumen Pohon Kinerja, diharapkan tidak ada program yang tumpang tindih ataupun tidak selaras dengan visi dan misi daerah.
Asistensi kali ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah dari instansi strategis serta wilayah kecamatan guna menyelaraskan target indikator kinerja utama (IKU) di masing-masing sektor. Peserta yang hadir antara lain Kepala BKPSDM, BPBD, Bapenda, Dinas PUPR, DPMPTSP, Disdukcapil, DLH, DSP3A, serta Camat Nunukan.
Proses asistensi menitikberatkan pada perbaikan struktur Pohon Kinerja agar setiap intervensi kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 memiliki dampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Inspektorat dan Bagian Organisasi turut memberikan tinjauan kritis terhadap dokumen Perjanjian Kinerja agar sesuai dengan standar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Penyusunan Pohon Kinerja yang presisi adalah kunci. Dengan begitu, kita bisa melihat alur pencapaian kinerja dari level bawah hingga ke pimpinan tertinggi secara transparan,” ujar salah satu tim asistensi di sela kegiatan.
Melalui pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi. Harapannya, setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(**)
