Salah satu siswi jadi korban keracunan MBG
JAKARTA, MK – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, prihatin atas kasus keracunan yang dialami 86 siswa di Kota Pariaman, Sumatera Barat, setelah menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (14/9/2026).
Sejumlah siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan hingga muntah darah. Irma menilai kejadian tersebut kembali menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program MBG.
“Kami turut prihatin pada penerima manfaat yang menjadi korban kecerobohan SPPG,” kata Irma kepada wartawan, Selasa (15/9/2026)
Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi berulang kali patut menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional (BGN). Terlebih, BGN saat ini tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap SPPG yang dinilai belum memenuhi persyaratan.
“Bagaimana sebenarnya yang terjadi? Dalam kondisi BGN sedang melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki SPPG yang tidak memenuhi syarat, malah kejadian keracunan semakin banyak,” ujar politikus NasDem ini.
Irma mengatakan setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati dalam mencegah kasus serupa kembali terjadi.
Pertama, menyangkut kelayakan fasilitas SPPG. Menurutnya, SPPG harus memiliki standar higienis yang memadai, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kapasitas freezer yang cukup untuk menyimpan bahan mentah.
“Kedua, mungkin juga ada faktor persaingan bisnis. Oleh karena itu, kesiapan CCTV di dapur dan saat makanan ditaruh di ruang persiapan juga perlu diperhatikan,” jelas legislator dapil Sumsel II ini.
Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis sebelum makanan didistribusikan ke sekolah. Kepala SPPG, kata Irma, wajib melakukan pemeriksaan akhir terhadap makanan yang akan diangkut guna memastikan tidak ada makanan yang basi atau tidak layak konsumsi lolos ke penerima manfaat.
“Pada saat makanan akan diangkut ke sekolah, kepala SPPG wajib melakukan kontrol kembali makanan yang akan didistribusikan agar makanan basi tidak lolos ke penerima manfaat,” tegas Irma.
Selain aspek pencegahan, Irma juga menyoroti perlunya perlindungan bagi siswa yang menjadi korban. Komisi IX DPR, kata dia, telah menyampaikan kepada BGN agar memberikan kompensasi kepada korban yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.
“Kami dari Komisi IX sudah menyampaikan kepada BGN terkait kompensasi bagi mereka yang betul-betul harus dilakukan perawatan berkelanjutan,” katanya.
Sementara bagi korban yang tidak membutuhkan perawatan berkelanjutan, Irma meminta agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai di rumah sakit hingga kondisinya pulih.
Kasus keracunan di Pariaman menambah daftar kejadian yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program MBG. Irma menilai pengawasan terhadap SPPG harus diperketat agar program pemenuhan gizi tersebut tidak justru membahayakan kesehatan penerima manfaat. (***)
