TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan, khususnya terkait pemenuhan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
Hal tersebut disampaikan Supa’ad usai mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan kesehatan di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan, Kamis (9/7/26).
Berdasarkan hasil pemantauan, ia menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu menjadi perhatian bersama agar kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
“Kalau kita melihat paparan dari Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK tadi, ada beberapa persoalan utama yang menjadi perhatian. Pertama adalah masalah SDM, masih ada beberapa dokter konsultan yang belum tersedia,” ujar Supa’ad.
Menurutnya, langkah rumah sakit yang memberikan kesempatan kepada sejumlah dokter untuk melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis maupun subspesialis merupakan upaya strategis dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di masa mendatang.
Selain aspek SDM, Supa’ad juga menyoroti belum tersedianya fasilitas bunker yang menjadi salah satu persyaratan untuk penempatan alat radioterapi dan kedokteran nuklir yang direncanakan berasal dari bantuan Kementerian Kesehatan.
Ia menjelaskan, tanpa tersedianya bunker tersebut, bantuan alat kesehatan dimaksud belum dapat direalisasikan di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan.
“Kalau bunker ini belum ada, bantuan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan tidak bisa diberikan. Padahal dampaknya besar terhadap pengembangan layanan rumah sakit,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong manajemen rumah sakit agar terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk perangkat daerah terkait, guna mempercepat proses pembangunan fasilitas tersebut.
Selain melalui mekanisme lelang, Supa’ad juga mengusulkan agar opsi pengadaan melalui e-katalog konstruksi dapat dipertimbangkan apabila dinilai lebih memungkinkan untuk mengejar target waktu pelaksanaan.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyoroti pelayanan peserta BPJS Kesehatan, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Menurutnya, aspek administrasi BPJS perlu berjalan seiring dengan pelayanan medis sehingga tidak menghambat penanganan pasien.
Ia mengusulkan agar BPJS Kesehatan mempertimbangkan penempatan petugas administrasi yang berjaga selama 24 jam di rumah sakit.
“Dokter jangan sampai disibukkan dengan urusan administrasi. Tugas dokter adalah menangani pasien. Karena itu saya mengusulkan ada petugas BPJS yang standby sehingga persoalan administrasi bisa langsung diselesaikan,” tegasnya.
Selain itu, Supa’ad juga menyinggung kondisi alat CT Scan yang saat ini masih dalam proses perbaikan. Menurutnya, pemeliharaan alat kesehatan membutuhkan perhatian serius mengingat biaya perawatan yang cukup besar.
Ia mengakui keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah menjadi tantangan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan rumah sakit. Meski demikian, ia berharap RSUD dr. H. Jusuf SK dapat terus mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, di samping memanfaatkan skema pendanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami ingin semua pihak duduk bersama mencari solusi. Jangan saling menyalahkan, tetapi bersama-sama menyelesaikan persoalan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.
