Walikota Tarakan Ir Sofian Raga kala menghadiri rapat koordinasi lahan WKP belum lama ini,
Tarakan, MK – Banyaknya pemukiman warga di area Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) membuat Pemkot Tarakan bersama TNI/Polri, Pertamina dan SKK Migas segera bertindak. Salah satunya melakukan patroli bersama dalam menjaga aset negara tersebut.
Ditemui dalam Rapat Koordiansi Penanganan dan Pengamanan Aset Barang Milik Negara (BMN) Walikota Tarakan Sofyan Raga mengaku sudah banyak warga yang bermukim di wilayah WKP. Bahkan hal itu terjadi bukan sekarang melainkan sejak dahulu.
“Seperti yang sudah ada ini, tak sedikit rumah dan sudah bersertifikat. Yang baru stop dulu dech, jangan nambah-nambahin. Itulah yang kita lakukan, namanya moratorium. Nanti ada patroli gabungan tujuannya supaya masalahnya jangan bertambah. Oleh karena itulah masalah di WKP ini harus kita selesaikan segera” ujarnya kepada Metro Kaltara, Selasa (10/05).
Terkait rumah yang sudah terlanjur di area WKP? Lanjut Sofyan, akan dibentuk tim untuk merumuskannya. Kemudian akan dibicarakan kepad masyarakat agar mendapat solusi terbaik.
Diperikirakan jumlah rumah di WKP mencapai ribuan unit termasuk bangunan-bangunan lama. “Untuk jumlah rumah yang sekarang ini berada di WKP sekitar 5000 unit atau kurang lebih 18 ribu jiwa,” imbuhnya.
Sementara itu, pengaruh hasil produksi minyak dan gas yang ditimbulkan dengan adanya pemukiman di area WKP? Kepala Kelompok Kerja Formlitas SKK Migas Didit Sasono Setyadi mengungkapkan setiap melakukan operasi pasti ada area pengamannya karena kegiatan operasi Migas itu resikonya cukup tinggi.
“Kalau masyarakat terlalu dekat dengan kegiatan-kegiatan operasi kemudian terjadi block out, terjadi kebakaran dan sebagainya. Bisa jadi masyarakat tidak tahu atau kesengajaannya mengakibatkan kecelakaan,” ungkapnya. (aras/MK*1)
