Tanjung Selor, MK – Pembangunan Kaltara berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 – 2021 sudah tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. saat ini, saat ini pemerintah sedang menyusun RKPD 2018 yapng fokus terhadap perencanaan pembangunan ekonomi yang didukung infrastruktur yang memadai.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kaltara bidang perekonomian dan keuangan, Ibnu Saud mengatakan, bahwa RKPD harus tersusun berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Pembangunan ekonomi kaltara tahun 2018 benar – benar harus ditingkatkan dan dipersiapkan mulai saat ini.
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menginventarisir penduduk. Kaltra yang sebagian besar berada di pesisir. “Warga pesisir ini mendominasi di Kaltara dan butuh perhatian. Jadi arah pembangunan ekonomi harus mengarah kesana karena dalam mengurus manusia, negara harus prioritas yang mana paling banyak warganya dan butuh perhatian, “jelasnya.
Kaltara yang merupakan wilayah perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah, melainkan pemerintah pusat secara langsung. Pesisir kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan kecamatan sebatik, Nunukan yang perairannya berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina adalah perwajahan Indonesia.
“Daerah pesisir ini adalah perwajahan kita di inndonesia, khususnya di perbatasan. Ini menyangkut harga diri sehingga kesejahteraan rakyat di pesisir perbatasan menjadi cermin pertumbuhan ekonomi, “tegas Ibnu.
Dia menjelaskan, infrastruktur dasar yang belum memadai hingga saat ini memang menjadi tugas utama. Termasuk daerah pesisir yang ada di tanah kuning dan magkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan. Sampai saat ini energi listrik dan air bersih belum belum menyentuh mereka, sementara jaraknya cukup dekat dengan Ibukota Kaltara.
“Ini kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan, maka harus ada cukup energi untuk masyarakat, “sebut pria yang juga ketua Fraksi Gerindra itu.
Dia mendorong pemerintah, khususnya instansi terkait untuk fokus dan melakukan pembangunan infrastruktur di perbatasan dan pedalaman, hal ini juga menjadi evaluasi dewan dari tahun sebelumnya, ,termasuk triwulan tahun ini.
“Untuk percepatan perekonomian daerah, harus berdasarkan kondisi jumlah akumulasi manusianya. Jika pembangunan dilakukan berdasarkan itu, sebelum 2021 kami optimistis perekonomian kaltara akan lebih baik, “tuntasnya. (HMS)