Tanjung Selor, MK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hermanus, menilai roh atau semangat Anggaran Pembangunan Dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara belum berpihak terhadap kebutuhan rakyat, khususnya terhadap APBD selama dua tahun terakhir (tahun 2016 – 2017, Red).
“Kebutuhan APBD yang berpihak terhadap rakyat dimaksudkan diantaranya yaitu terkait membantu kebutuhan mereka (Rakyat, Red), seperti pembuatan percetakan sawah dan bantuan nelayan dan lain sebagainya, “ kata Hermanus diruang kerjanya, Selasa 13/6/2017.
Oleh sebab itu disarankan pada setiap Tahun Anggaran APBD Provinsi Kalimantan Utara wajib terus ditingkatkan dan harus kelihatan program yang pro kepada kepentingan rakyat secara luas, jadi masyarakat Kaltara bisa menilai APBD yang dilaksanakan seratus persen oleh pemerintah itu pro kepada kepentingan masyarakatnya.
“Kalau hanya berbicara proyek jalan Provinsi saja, itukan sejatinya dibiayai langsung oleh APBN, jadi pertanyaannya dimana kepedulian APBD kita selama dua tahun terakhir, “ ucap Hermanus.
Memang diakui katanya, bahwa kita masih lemah dibidang infrastruktur, tapikan masih ada energy yang cukup besar dari APBN untuk membantu mendanai itu.
“Kalau memang energy dari APBN untuk mendanai infrastruktur cukup besar, jadi kenapa tidak APBD kita (Kaltara) dipergunakan untuk penguatan ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan, “ ujar Hermanus
Misalnya program yang bisa membantu masyarakat supaya antara inflasi dan daya beli masyarakat yang rendah bisa berimbang.
“Artinya disaat daya beli masyarakat menurun disinilah peran APBD Provinsi harus hadir membantu kepentingan rakyat tersebut, “ pungkas Hermanus.(MK*/One)
